Kompas.com - 02/06/2020, 21:18 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk menjadi prioritas uji coba protokol new normal.

Keenam bidang itu adalah penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, daya tarik wisata, serta jasa perjalanan wisata, termasuk usaha fasilitas seni dan produksi film, televisi, video, dan iklan.

Hal itu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Tatanan Hidup Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman Covid-19.

Ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 akan membuka perubahan tentang tren pariwisata di dunia, di mana isu kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang akan bepergian.

Baca juga: Ini Strategi Kemenparekraf untuk Atasi Penurunan Jumlah Wisatawan

"Kita harus siapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata kita di era tatanan hidup baru ini," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu Kemenparekraf telah menyusun rancangan protokol umum, khusus, dan tambahan dalam tatanan hidup baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Protokol ini merupakan pedoman pelaksanaan standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan untuk pelaku usaha, pekerja, dan juga tamu atau pengunjung, kata Deputi Bidang Strategis Kemenparekraf R Kurleni Ukar, Selasa (2/6/2020).

Setelah protokol ditetapkan, imbuh dia, akan ada beberapa tahapan sebelum usaha dibuka, antara lain simulasi, sosialisasi, dan uji coba penerapan protokol.

Baca juga: Gandeng Bali Paragon Resort Hotel, Kemenparekraf Sediakan 346 Kamar untuk Nakes

Kemenparekraf telah menyampaikan usulan tersebut dalam rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kamis (28/5/2020).

Rapat itu membahas isu pariwisata terutama penerapan protokol keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata.

Butuh masukan kementerian lain

Kurleni melanjutkan, rancangan protokol itu masih bersifat umum, sehingga dibutuhkan masukan yang lebih spesifik dari asosiasi dan kementerian terkait sesuai karakteristik masing-masing bidang usaha.

“Begitu juga untuk penerapan protokol yang akan menunggu penentuan payung hukum, termasuk kesiapan, serta kondisi dari daerah masing-masing,” ujar dia.

Hal itu karena bidang atau jenis usaha dan subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat luas, sehingga beririsan dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kami juga melakukan sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait agar tidak terjadi tumpah tindih regulasi yang mengatur,” sambung Kurleni.

Baca juga: Sambut New Normal, Kemenparekraf Fokus pada Aspek Program Bersih, Sehat, dan Aman

Kemenparekraf pun tak hanya membuat regulasi sebagai payung hukum. Panduan praktis, mulai dari buku, motion grafis, infografis, hingga video tutorial, juga tengah disiapkan.

Selain itu, menurut Kurleni, kesiapan daerah dan dukungan para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi faktor penentu dalam tatanan new normal.

"Pelaksanaan tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin, serta mempertimbangkan kesiapan dan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan evaluasi,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.