Ibadah Haji 2020 Batal, Penyelenggara Ibadah Haji Dirugikan, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama memutuskan membatalkan perjalanan jemaah haji tahun 2020. Keputusan tersebut dikeluarkan Menteri Agama Fachrul Razi, Selasa (2/6/2020).

Kendati demikian, diakui Fachrul, keputusan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah Indonesia, mengingat Arab Saudi belum membuka akses bagi jemaah haji dari manapun.

Lantas bagaimana tanggapan dari para penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji khusus?

Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) Anton Subekti mengaku, pihaknya terpukul untuk kedua kalinya dengan keputusan tersebut.

"Setelah sebelumnya di periode Februari lalu, inisiatif datang dari pemerintah Arab Saudi untuk memberhentikan sementara penerbitan visa Umrah," kata Anton dalam webinar Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) bertajuk "Penundaan Haji 2020 dan New Normal Perjalanan Umrah", Sabtu (6/6/2020).

"Jadi saat ini jadi komplit, umrah di-suspend sampai kapan, dan haji tahun ini dibatalkan pemerintah," lanjutnya.

Baca juga: Haji 2020 Batal, Ini Dua Peristiwa Lain yang Pernah Membuat Haji Batal Dilaksanakan

Anton sebelumnya telah mendapat alasan pembatalan Haji dari pemerintah. Pemerintah, katanya, menjabakrkan beberapa hal alasan pembatalan haji.

Pertama, hingga 2 Juni, komunikasi antara Kementerian Agama RI dengan berbagai pihak di Arab Saudi belum ada kejelasan.

"Pemerintah Arab Saudi belum bisa memberi kejelasan terkait ibadah haji di tengah pandemi di sana, sehingga penyelenggaraan haji berada pada ketidakpastian," jelasnya.

Baca juga: Ada Visa Turis, Yuk Ketahui 5 Wisata Sejarah di Arab Saudi

ANTARA FOTO/HANNI SOFIA Umat Muslim berdoa saat melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Arab Saudi, Sabtu (10/8/2019). Jemaah haji dari seluruh dunia mulai berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji.

Belum ada komunikasi

Kendati demikian, Anton menuturkan, pemerintah dalam hal ini Kemenag RI, belum komunikasi kepada pihaknya atau stakeholder lain terkait perumusan keputusan pembatalan.