6 Cara Bali Terapkan CHS Pariwisata, Libatkan Pecalang dan Desa Adat

Kompas.com - 21/06/2020, 22:04 WIB
Foto dirilis Jumat (22/5/2020), memperlihatkan pecalang meminta wisatawan mancanegara balik arah terkait penutupan sementara kawasan wisata Pantai Balangan, Badung. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFFoto dirilis Jumat (22/5/2020), memperlihatkan pecalang meminta wisatawan mancanegara balik arah terkait penutupan sementara kawasan wisata Pantai Balangan, Badung.


JAKARTA, KOMPAS.com - Pariwisata Bali hingga kini belum dibuka, namun Pemerintah Provinsi Bali menyatakan telah menyiapkan beberapa langkah guna menerapkan Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang diusung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini dalam Live Streaming "Sosialisasi Kenormalan Baru Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif", Minggu (21/6/2020) menyampaikan enam poin langkah strategis Pemprov Bali dalam penerapan Standar Operasional Prosedural (SOP) CHS.

Baca juga: Meski Protokol Kesehatan Diperketat, Bali Masih Jadi Daya Tarik Utama Pariwisata

"Pertama adalah Pemprov Bali membentuk Gugus Tugas dimulai dari puncaknya Pemprov Bali kemudian dibantu pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan yang unik juga adalah dibantu oleh pemerintah desa adat," kata Ida.

Sebut dia, pemerintahan desa adat membantu pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara tetap mengunggulkan kearifan lokal Bali.

Kedua, Pemprov Bali juga menerapkan screening ketat di setiap pintu masuk Bali sebagai upaya pencegahan dan implementasi protokol kesehatan pada seluruh fasilitas publik.

Ilustrasi wisatawan sedang liburan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. SHUTTERSTOCK/GUITAR PHOTOGRAPHER Ilustrasi wisatawan sedang liburan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali.

"Misalnya, di bandara Ngurah Rai, seluruh penumpang pesawat harus menunjukkan hasil test PCR/Swab, sedangkan di pelabuhan itu penumpang harus menunjukkan hasil rapid test negatif," ujarnya.

Adapun saat ini, ungkap Ida, pemprov tak lagi membiayai test rapid. Semua biaya ditanggung sendiri oleh para penumpang.

Ketiga, semua penumpang baik pesawat maupun kapal wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau health alert card (HAC).

"Kartu ini berisi informasi bagi penumpang terkait kondisi terkini kesehatan masyarakat di Bali. Jadi itu tidak saja memberikan keyakinan kepada para penumpang yang datang ke Bali bahwa mereka harus sehat, tapi juga salah satu cara kami untuk menjaga kesehatan masyarakat di Bali," jelasnya.

Baca juga: Menparekraf Dorong Pemprov Bali Lakukan 3 Tahap Pembukaan Aktivitas

Keempat, ia mengatakan Bali telah memiliki 14 rumah sakit yang siap menangani Covid-19. Bali juga telah memiliki tiga laboratorium yang siap menyediakan test PCR.

Kemudian, akan ada penambahan dua laboratorium lagi pada awal bulan Juli, kata dia.

"Jadi akan semakin banyak laboratorium, hasilnya pun akan semakin cepat dan akurat," terangnya.

Kelima, Pemprov Bali juga mengajak para pecalang untuk ikut serta mencegah penyebaran Covid-19.

"Tugasnya, pecalang itu mengingatkan masyarakat sekitar daerahnya untuk mengenakan masker, physical distancing. Kemudian kalau misalnya ada pengendara sepeda motor melintas di jalan tanpa mengenakan masker, mereka tidak akan segan untuk menyetop dan mengingatkan, serta memberikan masker gratis," ungkapnya.

Foto dirilis Jumat (22/5/2020), memperlihatkan pecalang meminta wisatawan mancanegara untuk mengenakan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Desa Adat Jimbaran, Badung.ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF Foto dirilis Jumat (22/5/2020), memperlihatkan pecalang meminta wisatawan mancanegara untuk mengenakan masker sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Desa Adat Jimbaran, Badung.
Keenam, ia menerangkan bahwa Pemprov Bali telah menyelesaikan penyusunan SOP CHS. Saat ini, Bali tengah menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan sekaligus menyerahkan kepada Gubernur Bali untuk penandatanganan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, SOP CHS tersebut telah disusun bersama dengan asosiasi pariwisata yang berada di bawah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali.

"Kami terus terang dari pemerintah, tidak terlalu mengetahui keadaan di lapangan, tapi para pelaku asosiasi pariwisata lah yang mengetahui apa yang mereka hadapi, apa kendala mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi ini. Kita duduk bersama melalui video conference, dan akhirnya SOP itu telah selesai," tuturnya.

Ida juga menegaskan, kendati sudah selesai menyusun SOP CHS, ia tidak bisa mengatakan bahwa Bali sudah siap membuka pariwisata.

"Karena nanti ketika kami mengatakan Bali dibuka, tidak mungkin tiba-tiba ada kendala dan kami menutupnya. Kami ingin ini semua berjalan dengan sebaik-baiknya, maka kami belum bisa mengatakan Bali sudah siap, kami sedang persiapkannya dulu," pungkasnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X