Bolehkah Naik Motor Trail di Gunung Sumbing?

JAKARTA, KOMPAS.com - Viral beberapa waktu lalu, adanya aktivitas motor trail di Gunung Sumbing, Jawa Tengah.

Junior Manager Bisnis Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Herman Sutrisno menjelaskan, Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan termasuk hutan lindung tidak pernah mengizinkan orang untuk beraktivitas menggunakan kendaraan di kawasan gunung.

Herman menyebut kegiatan naik motor trail atau kendaraan di gunung tersebut sebagai aktivitas "trabas". 

Baca juga: 29 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Boleh Buka Kembali

"Kami sudah informasikan juga di Instagram @perumperhutani itu sebenarnya tanggapan dari kita, kalau kita tidak pernah mengizinkan. Kita hanya ada kerja sama untuk pendakian biasa, ya pendakian jalan kaki, bukan trabas trail semacam itu," kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/6/2020).

Ia juga mengatakan, semua gunung di kawasan Kedu Utara statusnya merupakan hutan lindung.

Oleh karena itu, aktivitas naik gunung dengan menggunakan mesin kendaraan apapun tidak diizinkan, kata dia.

Semua gunung di wilayah KPH Kedu Utara

Lanjutnya, aturan tersebut sudah sekitar dua tahun disosialisasikan kembali kepada kepala desa, komunitas trabas maupun operator wisata gunung di Kedu Utara.

"Makanya, tak hanya di Sumbing, semua gunung yang masuk wilayah KPH Kedu Utara juga kita terapkan itu dan semua teman-teman basecamp di sana itu mendukung sehingga aman. Hanya di Gunung Sumbing yang kok masih ada jalur ini," ujarnya.

Kompas.com/Anggara Wikan Prasetya Seorang pendaki di Gunung Sumbing, 3.371 MDPL.

Perhutani sendiri sempat mengeluarkan aturan larangan keras untuk trabas di dalam kawasan hutan, pada Juli 2018.

Menurut Herman, pada saat dikeluarkannya surat tersebut sempat menemukan ketidaksepahaman antara Perhutani dengan organisasi atau komunitas trabas yang tidak tergabung dalam Indonesia Off-Road Federation (IOF).

"Kita pernah kumpulkan dari teman-teman trabas baik yang tergabung dengan IOF maupun yang tidak, itu kita kumpulkan. Dan ternyata yang tidak taat aturan itu yang tidak tergabung dalam IOF. Kalau IOF mereka semua menaatinya dan setuju. Makanya penanganan jadi cukup sulit, sementara aturan IOF sendiri tidak memperbolehkan melalui kawasan hutan lindung," jelasnya.

Ia juga menjelaskan alasan mengapa kendaraan tidak boleh berada di kawasan tersebut. Hal ini, sebut dia, siapa saja yang melakukan pendakian tidak boleh mengubah bentang alam atau merusaknya.

"Kita enggak pernah mengizinkan gunung dengan statusnya hutan lindung itu ada aktivitas trabas. Itu jelas enggak boleh. Kalau ada yang mencantumkan logo Perhutani untuk aktivitas trabas itu enggak benar, kita sering komplain juga," terangnya.

Tak hanya trabas yang dilarang

Tak hanya trabas yang dilarang, dalam aktivitas pendakian biasa pun, jelas Herman, terdapat beberapa peraturan ketat misalnya tidak boleh membuang puntung rokok, tisu basah, dan lainnya.

KOMPAS.COM / VITORIO MANTALEAN Suasana matahari terbenam dari Campsite Gajahan, Gunung Sumbing via Bowongso, Wonosobo, Jawa Tengah.

Ia menambahkan, KPH Kedu Utara hingga kini masih terus menggalakkan peraturan-peraturan pendakian kendati gunung masih ditutup.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

Perum Perhutani khususnya KPH Kedu Utara menyatakan kawasan hutan lindung Gunung Sumbing masih tertutup untuk kegiatan pendakian dan aktivitas lainnya. KPH Kedu Utara juga tidak pernah bekerja sama dengan pengelola atau pihak-pihak lain untuk membuka jalur kendaraan pada kawasan hutan lindung, termasuk Gunung Sumbing. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman penggiat dan pecinta alam dalam menyikapi kejadian atau kegiatan tersebut. Kedepan kami akan meningkatkan koordinasi dengan desa-desa yang sering dilalui oleh kegiatan tersebut untuk bersama-sama memberikan pengertian bahwa hutan lindung tidak dapat digunakan sebagai area kendaraan bermotor, menggiatkan patroli pada batas kawasan. #PerumPerhutani #Perhutani #BUMNUntukIndonesia #PerhutaniBerani #TerusHijaukanNegeri

A post shared by PERUM PERHUTANI (@perumperhutani) on Jun 19, 2020 at 11:32pm PDT

"Kami terus galakkan regulasi ini baik larangan keras aktivitas trabas, dan juga peraturan ketat aktivitas pendakian. Karena ini kan untuk mencari ketenangan, orang naik gunung kan mau cari ketenangan, bukan untuk merusak," tuturnya.

Sementara itu, melalui akun Instagram @perumperhutani menjelaskan, KPH Kedu Utara akan meningkatkan koordinasi dengan desa-desa yang sering dilalui oleh kegiatan trabas atau trail untuk bersama-sama memberikan pengertian akan kawasan hutan lindung.

"Hutan lindung tidak dapat digunakan sebagai area kendaraan bermotor, menggiatkan patroli pada batas kawasan," tulis akun @perumperhutani.