Menparekraf: Pemerintah Targetkan 2 Juta UMKM Bertransformasi dari Offline ke Online

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama di masa pandemi karena rebound dari UMKM akan jauh lebih cepat dari perusahaan-perusahaan besar,” terangnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang menyebut produk-produk buatan dalam negeri harus menjadi andalan bangsa dan menumbuhkan kepercayaan diri bangsa.

Baca juga: Kemenparekraf Genjot Platform Digital dan Konten Kreatif untuk Tarik Kepercayaan Wisatawan

“Sebagai bangsa besar, bangsa yang bangga terhadap karya bangsa sendiri," kata Luhut mengutip presiden.

Lalu, untuk fungsi penyederhanaan, Luhut berpesan agar BPOM mempermudah UMKM mendapatkan sertifikasi namun dengan tetap memperhatikan standar yang ada.

Menurutnya, penerapan inovasi berbasis teknologi dapat memangkas tahapan penerbitan sertifikat.

“Presiden berkali-kali meminta kami bagaimana dapat melakukan efisiensi dan efektivitas, kedua hal itu saling berkaitan," tuturnya.

Kemudian yang ketiga adalah proses pendampingan. Luhut menyebut, BPOM harus dapat mengedukasi UMKM dalam melahirkan produk-produk yang aman.

Baca juga: Menparekraf Yakin Destinasi Wisata yang Menjalankan Protokol Kesehatan Akan Melesat

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM.

Dia mengatakan, BPOM telah menjalankan berbagai program dalam mendukung UMKM.

Beberapa di antaranya adalah peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, serta pendampingan untuk pemenuhan standar maupun inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu, lanjut Penny, BPOM juga secara aktif melakukan pendampingan dan coaching clinic bagi UMKM.

Pendampingan tersebut, di antaranya coaching clinic, konsultasi online peraturan, standar, sertifikasi sarana, dan registrasi produk.

Baca juga: Jaga Eksistensi Pariwisata Indonesia, Kemenparekraf Update Product Pariwisata untuk Pasar India

"BPOM juga memberikan insentif untuk UMKM seperti keringanan biaya PNBP pelayanan publik untuk UMKM," kata Penny.