Travel Corridor Indonesia-China Bukan untuk Kunjungan Wisata

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China pada Kamis menyepakati pengaturan akses perjalanan khusus (essential travel corridor arrangement).

Dikutip dari Antara, menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, travel corridor untuk keperluan dinas dan bisnis penting antara dua negara selama pandemi Covid-19.

"Indonesia dan Tiongkok (nama lain China) menyepakati essential business travel corridor arrangement, yang mengatur perjalanan bisnis esensial dan perjalanan kedinasan mendesak secara aman," ujar Retno usai menghadiri pertemuan bilateral dengan Pemerintah China di Kota Sanya, Hainan, China.

Baca juga: 5 Alasan Wajib Berkunjung ke Yellow Crane Tower Saat di Wuhan China

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia diwakili oleh Menlu RI Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir.

Sementara itu, delegasi China diketuai oleh Konselor Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

"( Travel corridor) dengan China yang kita luncurkan hari ini berlaku setelah segera diluncurkan," sebut Retno saat jumpa pers virtual, Kamis malam.

SHUTTERSTOCK/JOMNICHA Turis asing terlihat sedang menikmati panorama alam Bali di kolam renang hotel.

"Pertama dengan Uni Emirat Arab (UAE) pada 29 Juli 2020, lalu dengan Korea Selatan berlaku mulai 17 Agustus 2020," tambah Retno.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar bulan lalu menyampaikan, pembahasan mengenai pembukaan akses jalur perjalanan/travel corridor dengan negara lain masih mengutamakan kunjungan para pejabat negara asing, diplomat, dan pelaku bisnis sektor penting.

Baca juga: Kunjungan Wisata bukan Prioritas Travel Corridor Indonesia-Kolombia

Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan kunjungan wisata belum menjadi prioritas untuk pembukaan travel corridor Indonesia dengan negara lain.

Selain dengan UAE, Korea Selatan, dan China, Indonesia juga mengusulkan adanya travel corridor untuk perjalanan bisnis penting dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN).

Usulan itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-36 yang diadakan secara virtual pada 26 Juni 2020.