Sekjen PHRI: Berikan BLT Tenaga Kerja jika PSBB Total Diterapkan Lagi

Kompas.com - 11/09/2020, 14:02 WIB
Pengunjung mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Sabtu (20/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka empat objek wisata di wilayah Ibu Kota pada fase pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Sabtu ini. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengunjung mencoba wahana permainan saat berwisata di Dufan di Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Sabtu (20/6/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka empat objek wisata di wilayah Ibu Kota pada fase pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi mulai Sabtu ini.

Itu karena selama ini pengusaha hotel dan restoran masih harus membayar pajak, sekalipun usahanya tak berjalan.

"Lha iya, PBB, Pajak reklame, STNK, semua ditarik yang gede-gede itu. Ini kan gak bisa hidup kami. Jadi berani enggak pemerintah melakukan itu, jadi enggak cuma membatasi orang aja," ujar Maulana.

PSBB Jakarta akan berdampak luas di daerah

Meski PSBB hanya diberlakukan di Jakarta, Maulana berpendapat bahwa dampaknya juga akan dirasakan daerah lain.

Ia mengatakan bahwa dampak dari PSBB Jakarta akan memengaruhi lebih dari 400 sampai 500 kabupaten/kota di daerah.

"Karena lintas koordinasi pusat itu kan jadi terhenti gara-gara kebijakan pemerintah provinsi. Ini kan jadi Jakarta seperti terlalu digampangin tanpa melihat efek kepada daerah secara nasional," ujar Maulana.

Baca juga: Antrean Pengunjung Restoran Menumpuk di Luar, PHRI Sarankan Sistem Buka Tutup

Oleh karena itu, ia menegaskan Pemprov harusnya lebih bijak dalam memutuskan akan memberlakukan kembali PSBB Jakarta.

Jika tetap dilaksanakan kembali, sekali lagi ia mengatakan agar Pemprov bisa memberikan bantuan kepada tenaga kerja dan pengusaha hotel dan restoran, maupun sektor pariwisata lainnya yang terdampak.

"Imbasnya besar lho, tapi kalau bisa meringankan beban pelaku usaha, baik itu diatur kewajiban terhadap perbankan, dan masalah pajaknya, baru putuskan (PSBB). Artinya kan pemerintah sudah sanggup," sambung Maulana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X