Asosiasi Pariwisata Minta PSBB Jakarta Dicabut, Ini Alasannya

Kompas.com - 16/11/2020, 20:11 WIB
Foto aerial suasana lalu lalang kendaraan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II atau PSBB pengetatan di DKI Jakarta, arus lalu lintas kendaraan di sekitar Bundaran HI terpantau lancar. AFP/ADEK BERRYFoto aerial suasana lalu lalang kendaraan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II atau PSBB pengetatan di DKI Jakarta, arus lalu lintas kendaraan di sekitar Bundaran HI terpantau lancar.

KOMPAS.com – Himpunan dari 18 asosiasi pariwisata nasional, Visit Wonderful Indonesia (VIWI) Board mendorong pemerintah mencabut kebijakan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta.

Selain itu, VIWI Board juga meminta tidak lagi diberlakukannya pembatasan pengunjung dan jam operasional usaha.

Menurut Ketua VIWI Board Hariyadi B. Sukamdani, salah satu alasannya adalah tidak adanya ketegasan dari pemerintah terkait penerapan kebijakan PSBB. Pemerintah juga dinilai tidak konsisten.

“Karena ini kan regulasi tentu harus konsisten. Jadi kalau kita mau mengawal dalam kaitan memutus mata rantai ini ya harus konsisten,” kata Hariyadi dalam konferensi pers online “Sikap Pelaku Pariwisata Atas Berakhirnya Secara De Facto PSBB Transisi di Jakarta”, Senin (16/11/2020).

Baca juga: PSBB Transisi, Tempat Wisata Jakarta Buka dengan Kapasitas 25 Persen Pengunjung

Menurutnya, masih banyak kegiatan pengumpulan massa secara besar yang tidak diikuti dengan adanya sanksi tegas atas kejadian tersebut.

Hariyadi menilai, walaupun PSBB Total hingga PSBB Transisi telah dilakukan, kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran pandemi Covid-19 ini masih terlihat rendah.

Apalagi tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah yang dinilai memperparah keadaan.

“Jadi kalau negara atau pemerintah tidak konsisten, terus masyarakat gimana mau percaya? Jadi kalau kita lihat di bawah saja mereka itu menganggap Covid-19 itu enggak ada. Itu yang terjadi, ditambah dengan inkonsistensi tadi,” sambung dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X