Asosiasi Pariwisata Kecewa jika Cuti Bersama Akhir Tahun Dipangkas

Pemerintah yang salah fokus

Menurut Maulana, pemerintah bisa dibilang salah fokus dalam menangani masalah ini. Seharusnya pemerintah bisa melihat permasalahan ini dari sisi lain, yakni ekonomi di sektor pariwisata yang melibatkan begitu banyak orang.

Pelaku usaha, kata Maulana, bertanggung jawab terhadap kehidupan karyawannya. Mereka harus membayar gaji karyawannya, menjaga mereka agar tetap bisa berpenghasilan.

“Geliat wisata yang mutlak akan menggerakkan ekonomi di segala lini masyarakat dan juga dibutuhkan oleh negara. Pemerintah tanpa pelaku ekonomi kan tidak bisa apa-apa mereka,” tambah dia.

Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang belum tegas. Seperti menghentikan perkumpulan-perkumpulan tertentu, atau kegiatan politik yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Asosiasi Pariwisata Minta PSBB Jakarta Dicabut, Ini Alasannya

Seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada menerapkan kebijakan yang tegas untuk menjaga sektor ekonomi tetap bisa berjalan bersamaan dengan prosedur kesehatan yang ketat agar masyarakat tetap aman.

“Jadi statement soal setiap ada pergerakan pariwisata ini terjadi peningkatan Covid, seharusnya bukan itu yang diangkat,” ujar Maulana.

Ia menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah bisa memberikan kebijakan atau langkah baru terkait peningkatan pengawasan dan penerapan adaptasi normal baru oleh masyarakat.

Sehingga masyarakat jadi teredukasi dan akhirnya terbiasa menerapkan protokol kesehatan dengan baik di mana pun mereka berada. Baik ketika berada di rumah, sedang bekerja, atau pun ketika liburan.

Karena hingga kini, kata Maulana, belum semua masyarakat sadar untuk menerapkan gerakan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.