Kompas.com - 18/12/2020, 12:14 WIB
Ilustrasi - Situasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Istimewa/ Dok. Humas Bandara Ngurah RaiIlustrasi - Situasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai

“Itu bukan masa berlaku (surat keterangan). Tapi diberi kelonggaran tujuh hari sebelum keberangkatan. Masa berlaku tetap 14 hari sejak dikeluarkan surat keterangan itu,” jelas Rentin.

3. Pengecualian swab tes PCR dan rapid tes antigen

Dalam aturan terbaru ini, terdapat pula pengecualian untuk beberapa pihak untuk menyertakan swab tes PCR dan rapid tes antigen.

Beberapa kriteria yang dikecualikan adalah:

  • Anak usia hingga 12 tahun
  • Kru pesawat
  • Penumpang transit
  • Penumpang pesawat divert atau pendaratan darurat
  • ASN, TNI, Polri yang mendapat tugas mendadak

4. Bisa tes di Ngurah Rai

Bagi penumpang pesawat yang di daerahnya tidak memiliki fasilitas swab PCR, setibanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai mereka harus tetap melakukan tes rapid antigen yang sudah disediakan dengan biaya dibebankan kepada penumpang.

Baca juga: Terbang ke Bali Harus Tes Swab, Wisatawan Sebut Memberatkan

“Bandara I Gusti Ngurah Rai sekarang sudah mempunyai pelayanan (rapid tes antigen) per hari ini,” kata Kepala Humas Bandara I Gusti Ngurah Rai Taufik Yudhistira ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (18/12/2020).

Tarif rapid tes antigen di Bandara I Gusti Ngurah Rai per penumpang adalah Rp 170.000.

5. Pengisian e-HAC

Pengisian e-HAC (electronic-Health Alert Card), wajib dilakukan calon penumpang di daerah asal keberangkatan.

Devils Tear di Nusa lembongan, Klungkung, BaliShutterstock Devils Tear di Nusa lembongan, Klungkung, Bali

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya antrean di area kedatangan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

6. Poin lainnya

  1. Provinsi Bali mempunyai kepentingan mengendalikan ekonomi dan kesehatan dengan membuka pintu pariwisata tidak terlalu lebar serta menjaga kepercayaan dunia internasional melalui SE Gubernur Nomor 2021 Tahun 2020.
  2. Semua elemen harus bekerja sama (Pemprov Bali, Kabupaten/Kota, TNI, Polri, Desa Adat) untuk pencegahan Covid-19 dengan cara atensi pada pintu masuk Bali yaitu di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bai, Pelabuhan Benoa, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai
  3. Ruang publik harus dijaga dengan baik, seperti hotel, restoran, dan daerah tujuan wisata agar wisatawan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
  4. Sekretaris Kabupaten/Kota wajib memimpin, memonitor pelaksanaan SE Gubernur Nomor 2021 Tahun 2020 dengan menugaskan:
    • Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memberi arahan kepada warga dan pengunjung untuk menjaga kedisiplian protokol kesehatan pada ruang publik (restoran, hotel, destinasi wisata)
    • Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota bersama Polres dan Kodim melaksanakan patroli rutin untuk menjaga pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19
    • Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota untuk mengelola tempat karantina
    • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama direktur rumah sakit, siaga merespon antisipasi potensi kenaikan kasus
  5. Untuk PPDN melalui pintu masuk darat, disiapkan tes antigen bagi angkutan logistik secara gratis yang akan dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X