Kemenparekraf Siapkan Kamar Hotel Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 di Jawa-Bali

Kompas.com - 08/01/2021, 11:20 WIB
Ilustrasi Hotel Keluarga. Dok. HHWTIlustrasi Hotel Keluarga.


KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) akan menyiapkan kamar-kamar hotel untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah konkret Kemenparekraf dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali yang akan dilakukan mulai tanggal 11 – 25 Januari 2021.

“Saya akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan dukungan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa-masa sulit ini. Misalnya, pemanfaatan kamar-kamar hotel di daerah yang memerlukan tempat isolasi mandiri, tempat karantina untuk membantu sisi penanganan kesehatan,” kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam rilis resmi yang Kompas.com terima.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Hanya Berlaku di Denpasar dan Badung

Dalam kunjungan kerjanya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (8/1/2021), Sandiaga mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian-kementerian terkait pemberlakuan PPKM tersebut.

“Intinya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mendukung secara totalitas agar kebijakan yang dilakukan mulai 11 sampai 25 Januari ini mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tambah dia.

Selain itu, Sandiaga juga meminta masyarakat untuk selalu patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak).

Menurutnya, tanpa menerapkan 3M dengan komitmen yang kuat maka sektor pariwisata akan mustahil untuk kembali bangkit.

Menparekraf Sandiaga Uno saat memimpin rapat virtual bersama seluruh Kepala Dinas Pariwisata dari 34 provinsi di Indonesia, Sabtu (26/12/2020).dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno saat memimpin rapat virtual bersama seluruh Kepala Dinas Pariwisata dari 34 provinsi di Indonesia, Sabtu (26/12/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartanto mengumumkan pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali mulai 11 – 25 Januari 2021 mendatang dengan evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara harian.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan berbagai hal. Salah satunya adalah perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini.

Beberapa negara di dunia telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat. Ditambah dengan adanya varian baru Covid-19 yang lebih cepat menular.

Beberapa pembatasan tersebut meliputi penerapan work from home (WFH) sebesar 75 persen, protokol kesehatan yang lebih ketat, kegiatan belajar mengajar online, dan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam operasional serta kapasitas maksimal.

Baca juga: Kadispar Jabar Soal Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali: Tunggu Kebijakan

Selanjutnya, adanya pembatasan kegiatan makan/minum di tempat untuk restoran dan tempat makan lain yakni sebesar 25 persen. Serta pembatasan jam operasional untuk restoran, pusat perbelanjaan, dan mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Sementara untuk kegiatan konstruksi bisa beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat, kegiatan di tempat ibadah dapat tetap dilaksanakan dengan batas maksimal kapasitas 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Terakhir, untuk kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara, dan juga dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X