Jangan Jadikan Vaksin Indikator untuk Hapus Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

KOMPAS.com – Epidemiolog Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan, program vaksinasi Covid-19 yang sudah mulai pada Rabu (13/1/2021) jangan sampai dijadikan indikator untuk menghilangkan kapasitas pengunjung di tempat wisata.

“Baru mulai vaksin bukan berarti tempat wisata, area destinasi wisata, hotel, restoran, dan lain-lain buka kembali dengan volume kunjungan normal,” tegasnya kepada Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, saat ini program vaksinasi masih pada tahap awal. Sementara itu, relaksasi kapasitas kunjungan dapat dilakukan jika 40-50 persen masyarakat Indonesia sudah divaksin.

Baca juga: Bandara Changi Singapura Ingin Jadi Penyimpanan Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Indonesia?

Kendati demikian, meski persentase masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 sudah tercapai, protokol kesehatan yang diterapkan jangan dilonggarkan.

Bahkan, Hermawan menyarankan agar pemerintah melonggarkan kapasitas pengunjung saat herd immunity sudah terjadi atau 70 persen populasi sudah mendapatkan vaksin.

“Sekitar 182 juta dari 265 juta penduduk Indonesia. Ini adalah catatan penting. Dengan demikian, tidak tepat kalau sekarang baru dimulai vaksin, lalu hotel, area pariwisata, restoran langsung kembalikan volume 100 persen,” ujarnya.

“Tidak bisa begitu. Protokol kesehatan tetap digunakan. Pemerintah punya PPKM, itu bukan dilonggarkan justru harus diperketat dan ditaati,” sambung Hermawan.

Kenapa protokol kesehatan tetap jalan walau ada vaksin?

Hermawan tidak menampik jika saat ini ada orang-orang yang heran mengapa protokol kesehatan harus tetap ditaati atau diperketat meski program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan.

“Ada vaksin tetap harus waspada tinggi. Ada vaksin juga tidak semua tiba-tiba divaksin, tapi bertahap dengan sasaran tentu karena dosis terbatas,” jelasnya.