Kabupaten Bandung Mulai PPKM, Tempat Wisata Dipantau Ketat

Kompas.com - 14/01/2021, 08:50 WIB
 Glamping Lakeside Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kamis (2/8/2018). KOMPAS.com/MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIA Glamping Lakeside Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kamis (2/8/2018).


KOMPAS.com – Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Kadisparbud) Kabupaten Bandung Barat Yosep Nugraha memastikan akan melakukan pemantauan ketat terhadap tempat wisata selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 11 – 25 Januari 2021.

Menurutnya, kebijakan PPKM tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan kesehatan masyarakat untuk menekan tingkat penyebaran kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Tak itu saja, kebijakan ini juga cukup penting untuk kelanjutan usaha pariwisata dan juga perekonomian daerah.

“Kita harus merespon ya dengan menaati ketentuan PPKM ini. Karena nanti kalau kasusnya terus meningkat, malah bisa mungkin terjadi penutupan,” kata Herman ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: PHRI Jabar: PPKM Bisa Buat Okupansi Hotel Terjun Bebas

Pemantauan ketat operasional tempat wisata

Langkah pertama Disparbud dalam merespon situasi PPKM adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kadisparbud terkait petunjuk operasional tempat wisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Bandung.

Nantinya, SE tersebut akan jadi pegangan bagi para pejabat di wilayah termasuk para camat dan kepala desa. Pasalnya, mereka juga akan membantu melakukan pemantauan terhadap tempat wisata.

Selain itu, Disparbud juga nantinya akan melakukan pemantauan langsung terhadap lokasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Pemantauan dilakukan terutama saat akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Wisatawan bermain arung jeram di Wana Wisata RahongDok. Instagram @rahong_petak_43c Wisatawan bermain arung jeram di Wana Wisata Rahong

“Selain itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Satpol PP dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI juga akan melakukan pengamanan, monitoring, dan pengawasan terhadap objek-objek wisata yang diatur dalam SE tersebut,” jelas Herman.

Pemantauan tersebut termasuk adanya pemeriksaan syarat hasil negatif rapid test antigen yang berlaku untuk pendatang dari luar daerah.

Pemeriksaan tersebut tidak akan dilakukan di tempat wisata. Namun bisa jadi dilakukan di hotel-hotel yang dilaksanakan oleh pelaku usaha secara mandiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X