PHRI Jawa Barat Dukung Perpanjangan PPKM, Tapi…

KOMPAS.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Mukhtar menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021.

Menurut dia, kebijakan tersebut dirasa sudah tepat dalam rangka menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Kita dukung itu. Cuman persoalannya adalah dampaknya. Dampaknya itu adalah porak porandanya sektor pariwisata,” kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/2/2021).

Herman menegaskan pentingnya peran pemerintah untuk menetapkan kebijakan lain guna menangani dampak yang disebabkan oleh kebijakan PPKM tersebut terhadap sektor pariwisata.

Baca juga: PHRI Jabar: PPKM Bisa Buat Okupansi Hotel Terjun Bebas

“Pengusaha itu sudah porak poranda. Sudah terkapar betul, duitnya sudah habis ini. Mau melakukan pemulihan di sektor usahanya sudah enggak bisa,” ujar Herman.

Ia mendorong pemerintah bekerja sama dengan para pengusaha untuk sama-sama mencari program yang bisa dilakukan pemerintah untuk meringankan dampak PPKM tersebut.

“Misalnya apa? Relaksasi itu sudah bagus diperpanjang. Nah untuk dana stimulus, dana bantuan sosialnya supaya diperhatikan, ditingkatkan,” imbuh dia.

Dampak PPKM jilid pertama di Jawa Barat

Pasalnya jika terus dibiarkan seperti ini, maka akan berdampak makin parahnya kondisi sektor pariwisata. Di sektor perhotelan misalnya, Herman mengungkapkan rendahnya tingkat okupansi hotel-hotel di Jawa Barat selama masa PPKM.

Tingkat okupansi hotel di Jawa Barat selama masa PPKM hanya mencapai 7-10 persen saja. Hal yang hampir sama terjadi pada sektor restoran dan destinasi wisata.

Baca juga: Kabupaten Bandung Mulai PPKM, Tempat Wisata Dipantau Ketat

Cukup banyak tempat wisata yang terpaksa tutup akibat tidak adanya pengunjung. Contohnya, kata Herman, adalah Saung Angklung Mang Udjo di Kota Bandung yang terancam tutup.