KOMPAS.com – Tidak akan ada relokasi penduduk desa di Pulau Komodo dalam proses pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno.
“Tidak ada relokasi penduduk. Kita ada zona khusus di sana sekitar 310,09 hektar untuk permukiman,” kata dia dalam Konferensi Pers Virtual Progres Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Jumat (19/2/2021).
Baca juga: Kunjungan ke Labuan Bajo Turun 83 Persen, Ini Strategi Pemerintah
Selain tidak ada relokasi, Wiratno melanjutkan bahwa pengembangan tersebut malah bisa meningkatkan kesejahteraan para penduduk. Pemerintah berusaha untuk melakukan upaya konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat yang ada di KSPN Labuan Bajo.
Salah satu upaya konservasi yang saat ini sedang berjalan adalah adanya pemagaran di Kampung Komodo, Kerora, dan Rinca sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer (km) karena adanya kasus seorang anak yang digigit komodo.
Pelatihan dan bantuan usaha
Wiratno juga mengungkapkan soal kerja sama Ditjen KSDA dan Balai Taman Nasional (TN) Komodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat Kemitraan Konservasi.
“Jadi masyarakat desa itu kita bantu juga berbagai pengembangan yang terkait dengan tourism, terutama di Kampung Komodo yang sudah sebagian besar terlibat dengan pengembangan pariwisata,” imbuh dia.
Selain itu, ada pula kelompok Duli Ngenco, yakni masyarakat pengambil hasil hutan non-kayu berupa asam di Desa Komodo. Mereka mendapat bantuan usaha ekonomi dan pelatihan pengemasan asam.
Baca juga: Jangan Cuma Lihat Komodo, Yuk Belajar Kebudayaan di Kampung Melo NTT
Selanjutnya adalah kelompok petani Omang Ata Modo di Desa Komodo yang dibantu dalam proses pembuatan kebun organik estetika.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.