PHRI Kritik Kebijakan Pemerintah, Anggap Hanya Bagus Secara Desain

“Beliau memunculkan namanya 3A; akses, amenitas, dan atraksi. 3A ini sudah mencerminkan apa yang diprogramkan oleh menteri ini. Inovatif dan kolaboratif itu sudah ada di sana semua. Jadi enggak ada program yang baru,” imbuhnya.

Destinasi super prioritas

Selain itu, Maulana juga mengkritik program destinasi super prioritas. Menurut Maulana, program ini tidak bertujuan untuk menggerakkan pariwisata domestik dan tidak tepat terus dikembangkan selama pandemi seperti saat ini.

Program ini juga ia nilai cenderung bertolak belakang dengan program Berwisata di Indonesia yang dicetuskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga didukung Kemenparekraf.

Salah satu alasannya, karena pola berwisata wisatawan nusantara (wisnus) sudah bisa dipetakan dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya pola tersebut akan berulang.

Wisnus akan sangat bergantung dengan periode libur panjang yang mereka dapatkan salah satunya dari periode cuti bersama saat hari-hari besar dan juga libur anak sekolah.

Adanya pemangkasan cuti bersama tahun 2021 yang baru saja diresmikan pemerintah pun tentu saja akan makin menghilangkan kemungkinan wisnus bepergian ke luar daerah dan menggerakkan sektor pariwisata.

“Jadi lima prioritas itu yang digambarkan untuk membangun, meningkatkan income devisa sektor pariwisata yaitu dengan mengangkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman),” tutur Maulana.

Khususnya di masa pandemi, terus berlanjutnya proses pembangunan Destinasi Super Prioritas (DSP) ini dinilai kurang tepat.

“Dengan spending Rp 22 triliun sementara sektor pariwisatanya lagi berjuang di titik kritis untuk tetap bertahan dan tenaga kerjanya 60 persen sudah tidak bekerja lagi,” imbuh dia.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Ditargetkan Selesai 2022, Ini Progresnya