PHRI Kritik Kebijakan Pemerintah, Anggap Hanya Bagus Secara Desain

Wisnus akan sangat bergantung dengan periode libur panjang yang mereka dapatkan salah satunya dari periode cuti bersama saat hari-hari besar dan juga libur anak sekolah.

Adanya pemangkasan cuti bersama tahun 2021 yang baru saja diresmikan pemerintah pun tentu saja akan makin menghilangkan kemungkinan wisnus bepergian ke luar daerah dan menggerakkan sektor pariwisata.

“Jadi lima prioritas itu yang digambarkan untuk membangun, meningkatkan income devisa sektor pariwisata yaitu dengan mengangkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman),” tutur Maulana.

Khususnya di masa pandemi, terus berlanjutnya proses pembangunan Destinasi Super Prioritas (DSP) ini dinilai kurang tepat.

“Dengan spending Rp 22 triliun sementara sektor pariwisatanya lagi berjuang di titik kritis untuk tetap bertahan dan tenaga kerjanya 60 persen sudah tidak bekerja lagi,” imbuh dia.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Ditargetkan Selesai 2022, Ini Progresnya

Apalagi, Maulana menambahkan, adanya rekam jejak pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap aset-aset di daerah cenderung tidak bisa terjaga.

Ia merasa bahwa alokasi anggaran untuk DSP itu akan jauh lebih berguna jika dialihkan atau dimanfaatkan untuk membantu sektor pariwisata bertahan lebih lama lagi.

Selain karena periode low season berkepanjangan, ditambah adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), datangnya bulan Ramadhan, serta pemangkasan cuti bersama 2021 membuat kondisi sektor pariwisata tidak akan menjadi lebih baik.

“Saya mengritik karena ini semakin lama semakin enggak jelas apa yang dibuat program. Kita cuman bicara wacana-wacana, sementara kita sudah masuk ICU. Enggak jelas implementasinya dan kapan menolongnya, good by design saja,” pungkasnya.