Kemenparekraf akan Lakukan Pendampingan 6 Bulan Terkait Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata

Kompas.com - 14/03/2021, 19:07 WIB
Tiga ekor anjing berkeliaran di dekat sampah di pesisir Pantai Pink, Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/3/2021). Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah daerah/stakeholder terkait menyebabkan pantai yang menjadi salah satu destinasi wisata di Lombok itu dipenuhi sampah. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARTiga ekor anjing berkeliaran di dekat sampah di pesisir Pantai Pink, Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/3/2021). Kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah daerah/stakeholder terkait menyebabkan pantai yang menjadi salah satu destinasi wisata di Lombok itu dipenuhi sampah.


KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan melakukan pendampingan selama enam bulan terkait tata kelola destinasi yang berkelanjutan. Di dalamnya, termasuk pula rencana penerapan pengelolaan sampah.

Rencana itu disampaikan Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Sungkari dalam acara diskusi strategis Redefining Sustainable Tourism Roadmap, Selasa (9/3/2021).

“Tidak cukup kita hanya melakukan pembinaan teknis atau peraturan. Ini memerlukan pendampingan yang berbulan-bulan. Tidak bisa terjadi hanya satu sampai dua hari,” kata Hari.

Baca juga: Pantai Tanjung Kesirat Disorot Netizen karena Sampah Berserakan

Nantinya, Kemenparekraf berencana akan melakukan dua hari bimbingan teknis yang dilanjutkan dengan pendampingan selama enam bulan.

Juknis sampah

Dalam acara diskusi tersebut, Hari menjelaskan soal strategi pengelolaan sampah khususnya di destinasi wisata bahari. Untuk lokasi tersebut, Kemenparekraf bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencana pengelolaan sampah ini disebutkan mengacu pada Peraturan Presiden 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Sementara rencana aksi Kemenparekraf tercantum dalam Kemenpar 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari.

Ilustrasi Pulau KelorShutterstock/Thrithot Ilustrasi Pulau Kelor

“Pedoman ini bukan hanya bicara tentang bagaimana pengelolaan sampah di hilir, tapi di hulu. Kita kurangi sumber produksi sampah plastik. Jadi di destinasi kita kurangi plastik ini masuk,” tutur Hari.

Nantinya, tempat-tempat seperti hotel, restoran, tempat wisata hiburan, atau destinasi wisata selam juga akan diminta mengurangi penggunaan sampah.

Kemudian untuk pengelolaan di sisi hilir, para pengelola destinasi akan diminta bekerja sama dengan unit pengelolaan sampah, atau sering disebut bank sampah yang masuk ke dalam linkup dinas lingkungan hidup kabupaten atau kota setempat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.