Idul Adha, KA Jarak Jauh Daop 1 Jakarta Hanya Layani Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal

KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memiliki aturan terkait perjalanan KA Jarak Jauh periode Hari Raya Idul Adha dengan keberangkatan 20-25 Juli 2021.

Berdasarkan siaran pers yang Kompas.com terima, Senin (19/7/2021), aturan berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 42 Tahun 2021.

SE Kemenhub Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Tak Hanya KRL, KA Lokal Juga Hanya untuk Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal Per 12 Juli 2021

SE tersebut telah menetapkan perjalanan KA Jarak Jauh yang hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, serta untuk kepentingan mendesak dengan usia penumpang di atas 18 tahun.

“Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021, bidang yang menjadi sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, TI dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan Industri orientasi ekspor,” kata Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa.

Sementara itu, sektor kritikal mencakup kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, serta makanan, minuman, dan penunjangnya.

Baca juga: Syarat Semakin Ketat, Jumlah Penumpang KA Lokal Turun 69 Persen

Ada juga pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

Untuk keadaan mendesak, yang dimaksud adalah pasien dengan kondisi sakit keras dan ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga.

“(Lalu) kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, dan pengantar jenazah non Covid-19 dengan jumlah maksimal 5 orang,” sambung Eva.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut syarat naik KA Jarak Jauh selama Idul Adha keberangkatan dari Daop 1 Jakarta:

Penumpang sektor esensial dan kritikal

• Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP), atau
• Surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, atau
• Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal Eselon II (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

Baca juga: Larangan Mudik, Jumlah Kedatangan Penumpang KA Jarak Jauh Daop 1 Jakarta Turun