Kronologi UNESCO Minta Stop Pembangunan Proyek di TN Komodo NTT

Rencana pembangunan mendapat tanggapan beragam

Rencana pembangunan di TN Komodo tersebut mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Direktur Walhi NTT, Umbu Walang, mengatakan bahwa pembangunan tersebut akan berdampak terhadap habitat komodo.

“Sebagai kawasan konservasi, Pulau Rinca tidak memerlukan infrastruktur seperti yang dipikirkan pemerintah. Sebab, pembangunan ini, menurut Walhi, justru akan membayakan komodo,” kata Umbu kepada Kompas.com pada 26 Oktober 2020.

Baca juga: Wisata Super Premium Pulau Komodo untuk Pariwisata Berkelanjutan?

Sementara itu, peneliti herpetofauna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Evy Ayu Arida menduga, pembangunan Jurassic Park bertujuan sebagai sarana edukasi masyarakat.

“Barangkali, ini cara pemerintah untuk melayani keperluan edukasi bagi masyarakat tentang adanya komodo dan habitatnya yang terbatas,” kata Evy kepada Kompas.com pada 27 Oktober 2020.

Ia menerangkan bahwa upaya konservasi mengandung tiga pilar, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

Baca juga: Benarkah Jurassic Park Komodo Ancam Konservasi? Ini Kata Peneliti LIPI

Salah satu bentuk pemanfaatan adalah pariwisata untuk edukasi tentang satwa langka, termasuk wisata di TN Komodo. Kendati demikian, diskusi mengenai konservasi yang ada selama ini hanya sebatas pada perlindungan.

“Jadi kalau pembangunan itu mengganggu konservasi, saya pikir perlu diluruskan. Kalaupun dibangun, itu untuk edukasi dan sesuai dengan kaidah konservasi, hanya saja caranya perlu diperbaiki,” ujarnya.

KOMPAS.COM/DANI PRABOWO Pulau Rinca

Tanggapan pemerintah terkait dokumen UNESCO

Juru Bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa permintaan tersebut berdasarkan laporan pihak ketiga.

Sehingga, menurutnya, laporan bisa berasal dari siapa atau kelompok mana saja.

“Saat ini pemerintah akan tetap fokus pada upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dan upaya kita jaga lingkungan,” kata Jodi, Minggu (1/8/2021).

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa ia sedang meminta minute of meeting dari UNESCO, sekaligus ingin melihat secara detail dan membahas diskusi yang dilakukan pada meeting yang menjadi referensi tersebut.

Baca juga: UNESCO Minta Hentikan Proyek di TN Komodo, Ini Tanggapan Menparekraf Sandiaga

“Bagi kami tentunya fokus daripada Labuan Bajo dan lima destinasi super prioritas (DSP) ini adalah menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi apapun yang akan kita lakukan di Labuan Bajo itu harus berdasarkan kajian dari dampak pada lingkungan hidup,” ujarnya.

Baca juga: Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Tidak Akan Merelokasi Penduduk

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penyusunan AMDAL harus dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Pada akhirnya tujuannya juga mengarahkan kita kepada TN Komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian agar biodiversity (keanekaragaman hayati), ekosistemnya tidak terganggu,” ujarnya.