Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/02/2022, 07:16 WIB

KOMPAS.com - Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur syarat perjalanan internasional, mendapat koreksi khususnya di bagian bandara yang menerima kedatangan internasional dengan tujuan wisata. 

SE yang sebelumnya diteken oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto pada Rabu (2/2/2022) tersebut dikoreksi pada Senin (7/2/2022). 

Dalam SE sebelumnya, tercantum hanya tiga bandara yang menjadi pintu masuk kedatangan internasional, yaitu di Bali dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, dalam SE yang telah diperbaiki, ditambahkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Banten ke dalam daftar bandara yang menerima kedatangan internasional. 

Baca juga: Klarifikasi Kemenhub: Pintu Masuk Wisatawan dari Luar Negeri Bisa Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata (ICPI), Azril Azahari, menyoroti tidak adanya konsistensi dalam aturan-aturan perjalanan internasional yang diberlakukan.

Ini disebabkan karena kebijakan terkait pariwisata sering tiba-tiba berubah, naik dan turun tergantung kondisi, serta tidak dievaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu. 

"Sekarang kan (varian) Omicron sudah transmisi lokal. Dulu, bisa masuk lewat mana? Ya luar negeri. Pada saat itu kebijakannya gimana, kok bisa masuk? Sekarang, ibaratnya sudah di dalam, baru aturannya sulit dan naik lagi," kata Azril kepada Kompas.com, Senin (7/2/2022).

Pemeriksaan dokumen Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Bandara I Gusti Ngurah Rai di BaliDok. PT Angkasa Pura I Pemeriksaan dokumen Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali

Menurutnya, jika pemerintah ingin penerapannya ketat, bisa mengikuti beberapa negara lain yang dari dulu aturannya sudah ketat dan konsisten, misalnya Australia dan Singapura.

"Saat Omicron sudah gelombang ketiga, pemerintah sepertinya baru kalang kabut. Kalau sudah begini, siapa yang akan disalahkan? Kan susah ya," ujar pengamat pariwisata ini.

Baca juga:

Ia menyayangkan bahwa sejumlah kebijakan seolah tidak dievaluasi secara menyeluruh dan mendalam. Terbukti dari krisis ekonomi saat pandemi yang masih terjadi hingga saat ini, meski sudah hampir tiga tahun.

"Saya hanya sayangkan kebijakan itu tidak dievaluasi dulu secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, aturan yang tidak konsisten juga ya, berubah-ubah terus. Lalu pengawasannya tidak pasti dilakukan oleh siapa, Satgas covid-19, Kemenkes (Kementerian Kesehatan), Kemenhub (Kementerian Perhubungan), atau siapa?" lanjut dia.

Menurut Azril, banyak ahli dan juru bicara yang menyampaikan peraturan terkait perjalanan internasional di Indonesia, namun tidak ada satu sumber yang pasti.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+