Indonesia Akan Buat Indeks Pariwisata Nasional, Ini Tujuannya

KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan, Indonesia akan membuat indeks atau penilaian statistik untuk pariwisata dan perjalanan nasional, yang disebut sebagai IPKN.

"Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) merupakan platform untuk mengukur besaran peran Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem kepariwisataan di daerah," ujarnya saat Weekly Press Briefing secara virtual, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Sandiaga: Indeks Pariwisata Indonesia Naik 12 Peringkat di Tengah Covid-19

Indeks tersebut, Sandiaga menjelaskan, mengacu terhadap turunan indikator Travel and Tourism Development Index (TTDI) Global versi WEF (World Economic Forum) yang relevan.

Ia melanjutkan, program ini merupakan upaya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam membentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memiliki resiliensi.

Sehingga, diharapkan nantinya ekosistem pariwisata mampu mempercepat pembangunan kepariwisataan nasional.

"Saat ini, IPKN masih dalam proses penyusunan pedoman dan pematangan konsep. Indeks statistik tersebut ditargetkan akan rilis di akhir tahun 2022," tuturnya.

Baca juga: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Dampak TTDI terhadap perkembangan sektor pariwisata

DOK. PRIBADI/KEMENPAREKRAF Fokus garap segmen wisatawan nusantara (wisnus) jadi bukti sigap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) dalam memulihkan perekonomian Indonesia.

Sebagai informasi, Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang kini menjadi Travel and Tourism Development Index (TTDI), merupakan tolok ukur indikator ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan yang terkait dengan bidang perjalanan dan pariwisata selama 15 tahun.

Dalam jangka waktu 15 Tahun, World Economic Forum (WEF) menyesuaikan berbagai indikator serta metodologi agar relevan dengan situasi perkembangan perjalanan dan pariwisata terkini, dikutip dari pernyataan tertulis dari Kemenparekraf, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Sandiaga Sebut Pariwisata Berkelanjutan Akan Jadi Tren pada Era Endemi

Selain itu, WEF memiliki mitra internasional yang kredibel guna mendapatkan data aktual dan faktual dari setiap negara.

Hal–hal tersebut menjadi upaya WEF agar TTDI dapat menjadi alat pembanding yang valid, serta merepresentasikan kondisi terkini perjalanan dan pariwisata.

Sehingga dapat dijadikan alat ukur strategis bagi para pembuat kebijakan, perusahaan, dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya demi memajukan pembangunan masa depan perjalanan dan pariwisata.

Dokumentasi Biro Komunikasi Kemenparekraf Ilustrasi Pariwisata Indonesia

Selain itu, TTDI mengukur potensi penggerak dari perkembangan perjalanan dan pariwisata sebuah negara, serta seberapa tangguhnya perkembangan perjalanan dan pariwisata pada masa yang akan datang. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi investor untuk berinvestasi di negara dengan melihat TTDI.

Baca juga: Ini Saran Pengamat Soal Indeks Pariwisata Indonesia yang Naik Peringkat

"Beberapa penelitian empiris yang dilakukan oleh WEF maupun penelitian lain menunjukkan bahwa performansi peringkat negara dalam TTDI dapat mendorong kontribusi positif sektor kepariwisataan terhadap PDRB dan kunjungan wisatawan ke suatu negara," bunyi pernyataan Kemenparekraf. 

Lebih lanjut, dengan peningkatkan peringkat TTDI, dikatakan bisa membangkitkan kepercayaan (confidence); meningkatkan kredibilitas (credibility), dan mengukur posisi suatu negara dibandingkan negara lain (calibration).

Baca juga: Pariwisata Indonesia Bisa Belajar dari Korean Wave Korea Selatan

Sebagai informasi, Indonesia mendapatkan nilai terbaik di pilar Prioritization of Travel
and Tourism, Natural Resources, T&T Demand Pressure and Impact, Cultural Resources, dan Price Competitiveness.

Sementara itu, pilar yang masih memerlukan perbaikan di antaranya Tourist Service Infrastructure, Health and Hygiene, Socioeconomic Resilience and Conditions, Environmental Sustainability, dan ICT Readiness.