29 Bayi Komodo di Kebun Binatang Surabaya: Secercah Harapan Halaman 2

Lihat Foto

Komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).(SHUTTERSTOCK/SERGEY URYADNIKOV)

Bayi komodo berusia sekitar 4 bulan yang ditetaskan di penangkaran di Kebun Binatang Surabaya (KBS) Surabaya, Jawa Timur. Gambar diambil pada 27 Juni 2022.

Petugas Kebun Binatang Surabaya (KBS) Surabaya, Jawa Timur, memegang salah satu bayi komodo berumur 4 bulan yang ditetaskan dalam penangkaran di kebun binatang itu. Gambar diambil pada 27 Juni 2022.

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Palupi Annisa Auliani

"Pulau Komodo masih bekerja untuk meremajakan hutan, (termasuk untuk) yang memberi makan mangsa alami komodo yang menurun seperti rusa," kata dia.

Peringatan UNESCO

Pada 2021, UNESCO menerbitkan keputusan yang meminta evaluasi atas program pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Ini terkait dengan pengembangan Rencana Induk Pariwisata Terpadu di kawasan tersebut.

UNESCO meminta Indonesia memberikan rincian informasi tentang upaya pelestarian kawasan terkait nilai universal luar biasa (outstanding universal value/OUV) dalam rencana tersebut.

Di antara yang diminta adalah rincian rencana untuk pengembangan pariwisata yang meminimalkan wisata massal untuk memastikan perlindungan komodo.

Tercatat sebagai dokumen Decision 44 COM 7B.93, UNESCO menyatakan kepuasan atas upaya penelitian dan pemantauan jangka panjang komodo yang mencatatkan tren populasi stabil.

Bersamaan, UNESCO meminta Indonesia melanjutkan pendataan populasi komodo secara teratur dan menerapkan langkah pengelolaan dalam konteks usulan peningkatan pariwisata.

Meski demikian, UNESCO memberikan catatan untuk sejumlah proyek infrastruktur di kawasan habitat komodo. Badan di bawah PBB ini mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi keharusan menyampaikan informasi sebelum melakukan kegiatan infrastruktur di kawasan tersebut, termasuk restorasi dan konstruksi.

Baca juga: Sebelum Borobudur Ada

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atas proyek-proyek infrastruktur di Pulau Rinca yang berada di kawasan habitat komodo pun diminta UNESCO untuk direvisi. Pemerintah Indonesia juga diminta untuk menginformasikan lebih lanjut soal konsesi pariwisata serta revisi zonasi di kawasan itu.

ARSIP KOMPAS Komodo, habitat, dan tren data populasinya.

Hingga perbaikan Amdal dimaksud diserahkan dan dievaluasi oleh IUCN, UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek pariwisata di dalam dan di sekitar kawasan habitat komodo yang berpotensi berdampak pada OUV ini.

Masih terkait dengan Amdal itu, UNESCO meminta Pemerintah Indonesia mengundang misi bersama Pusat Warisa Dunia/Pemantauan Reaktif IUCN ke kawasan habitat komodo untuk langsung menilai dampak pembangunan yang sedang berlangsung sekaligus meninjau status konservasinya.

UNESCO menyatakan keprihatinan pula terhadap kurangnya peralatan operasional dan kapasitas teknis untuk mengelola wilayah laut di kawasan habitat komodo.

Karenanya, UNESCO meminta Pemerintah Indonesia segera memperkuat manajemen laut dan kapasitas penegakan hukum di kawasan tersebut terutama terkait penangkapan ikan dan penambatan kapal ilegal.

Bersamaan, upaya ini diminta disertai dengan pengalokasian anggaran yang memadai untuk penelitian kelautan, pemantauan, pendidikan, dan kepatuhan peraturan kelautan.

Segala catatan dan permintaan UNESCO dimaksud seharusnya dipenuhi Pemerintah Indonesia maksimal pada 1 Februari 2022. Diserahkan ke Pusat Warisan Dunia, laporan itu kemudian akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia pada sesi konvensi ke-45 mereka.