Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

29 Bayi Komodo di Kebun Binatang Surabaya: Secercah Harapan

Kompas.com - 29/06/2022, 06:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Bersamaan, UNESCO meminta Indonesia melanjutkan pendataan populasi komodo secara teratur dan menerapkan langkah pengelolaan dalam konteks usulan peningkatan pariwisata.

Meski demikian, UNESCO memberikan catatan untuk sejumlah proyek infrastruktur di kawasan habitat komodo. Badan di bawah PBB ini mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi keharusan menyampaikan informasi sebelum melakukan kegiatan infrastruktur di kawasan tersebut, termasuk restorasi dan konstruksi. 

Baca juga: Sebelum Borobudur Ada

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atas proyek-proyek infrastruktur di Pulau Rinca yang berada di kawasan habitat komodo pun diminta UNESCO untuk direvisi. Pemerintah Indonesia juga diminta untuk menginformasikan lebih lanjut soal konsesi pariwisata serta revisi zonasi di kawasan itu.

ARSIP KOMPAS Komodo, habitat, dan tren data populasinya.

Hingga perbaikan Amdal dimaksud diserahkan dan dievaluasi oleh IUCN, UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek pariwisata di dalam dan di sekitar kawasan habitat komodo yang berpotensi berdampak pada OUV ini.

Masih terkait dengan Amdal itu, UNESCO meminta Pemerintah Indonesia mengundang misi bersama Pusat Warisa Dunia/Pemantauan Reaktif IUCN ke kawasan habitat komodo untuk langsung menilai dampak pembangunan yang sedang berlangsung sekaligus meninjau status konservasinya.

Baca juga: Tim UNESCO dan IUCN ke TN Komodo, Tinjau Pembangunan Resort Loh Buaya

UNESCO menyatakan keprihatinan pula terhadap kurangnya peralatan operasional dan kapasitas teknis untuk mengelola wilayah laut di kawasan habitat komodo.

Karenanya, UNESCO meminta Pemerintah Indonesia segera memperkuat manajemen laut dan kapasitas penegakan hukum di kawasan tersebut terutama terkait penangkapan ikan dan penambatan kapal ilegal.

Bersamaan, upaya ini diminta disertai dengan pengalokasian anggaran yang memadai untuk penelitian kelautan, pemantauan, pendidikan, dan kepatuhan peraturan kelautan. 

Segala catatan dan permintaan UNESCO dimaksud seharusnya dipenuhi Pemerintah Indonesia maksimal pada 1 Februari 2022. Diserahkan ke Pusat Warisan Dunia, laporan itu kemudian akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia pada sesi konvensi ke-45 mereka. 

Baca juga: KLHK: Pengunjung di Taman Nasional Komodo Perlu Dibatasi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.