Soal Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta, Pelaku Pariwisata Lokal Inginkan Sosialisasi Menyeluruh

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) berencana memberlakukan tarif masuk ke kawasan konservasi Taman Nasional Komodo Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun dan pembatasan kuota.

Kebijakan ini rencananya diterapkan mulai 1 Agustus 2022.

Baca juga: Asita NTT: Rencana Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta Perlu Dijelaskan Lebih Rinci

Menanggapi hal itu, sejumlah pelaku pariwisata lokal meminta adanya sosialisasi menyeluruh sebelum kebijakan benar-benar diberlakukan.

Misalnya, menurut pegiat pariwisata bidang hotel dan restoran di Labuan Bajo, Matheus Siagian, ada proses dengar pendapat yang digelar bersama masyarakat.

Selain itu, kesiapan terhadap kebijakan juga dinilai perlu persiapan matang.

"Harus ada sosialisasi yang melibatkan masyarakat. Di situ demokrasinya, yakni proses dengar pendapat masyarakat. Apa dan ada masa testing dulu sebelum kebijakan itu dilempar dan dijadikan suatu kebijakan yang bersifat permanen,” tegas Matheus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Kenapa Biaya Konservasi Taman Nasional Komodo Capai Rp 5,8 Juta Per Tahun?

Selain itu, Matheus juga berharap tarif masuk wisatawan domestik dan mancanegara bisa dibedakan.

Sebab, wisatawan domestik dinilai berkontribusi besar dalam menyelamatkan pariwisata Manggarai Barat selama masa pandemi. 

Dengan demikian, Matheus memandang rencana tersebut bertolak belakang dengan semangat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik.

"Memang kalau kita lihat untuk domestik itu kontradiktif sekali. Kalau kita mau menaikkan penjualan jumlah turis domestik, lalu menaikkan harga seperti ini, itu berlawanan," katanya.

Baca juga: Kapal yang Keluar-Masuk TN Komodo Harus Kantongi Izin Balai

Ia juga mengingatkan agar pengambilan kebijakan melibatkan banyak pihak, seperti asosiasi, perwakilan adat, dan masyarakat sekitar. Sehingga, keputusan yang diambil merupakan hasil pertimbangan bersama.

“Jadi di situ kita lihat proses-prosesnya itu harus benar saat buat kebijakan, sehingga yang lahir itu bukan kebijakan yang bersifatnya asing. Tetapi, kebijakan yang lahir dari masyarakat,” pungkasnya.

Kontribusi terhadap perekonomian

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat Rafael Todowela menggarisbawahi pentingnya agar kebijakan yang diambil terhadap aktivitas pariwisata di Taman Nasional Komodo memberikan kontribusi perekonomian yang positif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan masyarakat sekitar, khususnya pelaku sektor pariwisata.

Baca juga: Kunjungan Wisata Pengaruhi Perilaku dan Berat Badan Komodo

Rafael mengkhawatirkan, harga masuk yang terlalu tinggi akan membuat sebagian wisatawan enggan datang ke Taman Nasional Komodo.

"Konsekuensi logisnya adalah pelaku pariwisata lokal akan kehilangan mata pencarian dan sektor pariwisata diprediksi akan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau kelompok bermodal saja," tegas Rafael dalam rilis yang dikirim ke Kompas.com, Kamis siang.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Selain harga masuk, ia juga menyoroti pembatasan 200.000 wisatawan per tahun.

Baca juga: 29 Bayi Komodo di Kebun Binatang Surabaya: Secercah Harapan

Menurut dia, jika pembatasan tersebut diterapkan, dikhawatirkan hanya pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan karena kedatangan tamu menjadi tidak merata.

"Atas alasan tersebut, kami menolak dengan keras penggunaan standar kuota di dalam memasuki Taman Nasional Komodo," tegasnya.

Biaya konservasi

Dikutip dari Kompas.com, Senin (27/6/2022), Pemerintah NTT dan Balai Taman Nasional Komodo berencana menerapkan biaya masuk ke konservasi TN Komodo Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Biaya tersebut disebut mempertimbangkan biaya konservasi.

"Dengan mempertimbangkan biaya konservasi, (biaya) Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun, dan untuk kuota kunjungan ke TNK akan dibatasi 200.000 orang per tahun," kata Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi TN Komodo Carolina Noge di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Banyak Wisatawan Kena Serangan Jantung di TN Komodo, Pemda Perkuat Sektor Kesehatan

Ia menambahkan, biaya tersebut rencananya diterapkan secara kolektif tersistem, Rp 15 juta per empat orang per tahun.

Hitungan tersebut diambil dari pertimbangan biaya konservasi akibat hilangnya nilai jasa ekosistem karena lonjakan kunjungan wisatawan ke TNK.

"Pengunjung nantinya bebas datang, dengan komponen biayanya nanti akan kita bahas satu-satu untuk apa aja sih sebenarnya. Tapi, ujung-ujungnya nanti untuk konservasi tadi karena nilai jasa ekosistem yang hilang tadi Rp 11 triliun," kata Carolina.

Baca juga: Syarat Wisata ke Taman Nasional Komodo NTT, Wajib Punya Surat Sehat

Sementara mengenai pembatasan pengunjung, Kepala Kajian Daya Dukung Daya Tampung TNK Irman Firmansyah bahwa naiknya aktivitas wisata di TN Komodo sejak 2010 menyebabkan hilangnya nilai jasa ekosistem. Ia menyebutkan, angkanya lebih kurang Rp 23 triliun pada 2045. 

Untuk itu, tim kajian menilai perlu ada pembatasan pengunjung sehingga di waktu mendatang tidak melebihi kapasitas yang ditentukan, yakni maksimal hingga 292.000 orang.

"Kalau kunjungan tidak dibatasi dan melebihi kapasitas yang ditentukan, 292.000 orang, maka nilai jasa ekosistem yang hilang bisa mencapai Rp 11 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com, Senin.

Adapun perhitungan biaya konservasi berkisar antara Rp 2,94 juta hingga Rp 5,88 juta per tahun.

Baca juga: Pesona Pulau Kalong di TN Komodo, Habitat Ribuan Kelelawar

Irman memerinci, biaya tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan konservasi yang mencakup pemulihan habitat komodo, termasuk penanaman pohon yang digunakan oleh bayi-bayi komodo berlindung dari serangan komodo dewasa.

Kegiatan konservasi lainnya adalah transplantasi terumbu karang, pembangunan water point untuk menjaga kelembapan di titik habitat yang disukai satwa di kawasan TN Komodo, serta pemantauan kualitas air.

"Untuk pemulihan tanaman sebagai habitat komodo, penanaman terumbu karang. Akan ada transplantasi terumbu karang tiga tahun sekali lebih kurang 150 hektar. Ini kan butuh pembiayaan," jelas dia.