Usulan Kereta Gantung di Puncak untuk Atasi Macet Sudah Mulai Dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan parah hingga berjam-jam hampir selalu terjadi di tempat wisata yang ada di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Belum lama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan usulan solusi jangka panjang untuk atasi kemacetan tersebut, yaitu pembuatan kereta gantung.

Baca juga: Puncak Sering Macet, Sandiaga Uno Usul Ada Kereta Gantung

Saat ini, usulan pembuatan kereta gantun sebagai salah satu solusi kemacetan di Puncak rupanya sudah masuk pembahasan bersama calon investor.

"Minggu lalu, kami memulai pembahasan dengan pihak calon investor kereta gantung. Kereta gantung ini kami dorong dalam konsep kemitraan pemerintah dengan badan usaha," katanya dalam Weekly Press Briefing secara hybrid, Senin (6/7/2022).

Menurut Sandiaga, pembangunan kereta gantung rencananya akan melalui kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan WIKA.

Baca juga: Macet Parah Puncak Bogor ke Jakarta Ditempuh hingga 17 Jam, Ini Sebabnya

Tak menutup kemungkinan, solusi serupa juga diberlakukan di daerah lainnya yang mengalami masalah serupa.

"Ini tidak menutup kemungkinan akan dibuka di Lembang dan destinasi wisata lainnya. Kami juga sedang mendorong di Danau Toba," tambah dia.

Ia mengatakan, Indonesia dapat belajar dari wisata pegunungan di Eropa maupun di Amerika, yang banyak sekali menggunakan kereta gantung (cable car). 

AFP PHOTO/PEDRO PARDO Angkutan umum kereta gantung di Mexico City yang bernama Cablebus mulai beroperasi pada Senin (12/7/2021). Inovasi di ibu kota Meksiko ini dapat memangkas waktu perjalanan 1 jam lebih akibat kemacetan parah menjadi hanya 20 menit.

Baca juga:

• Proyek Kereta Gantung Rinjani, Investor China Kucurkan Rp 600 Miliar
• Pertama di Dunia, Proyek Kereta Gantung Lintas Negara Akan Dimulai 2020

Lebih lanjut, Sandiaga berharap dengan konsep KPBU ini, pemerintah dapat memfasilitasi, swasta atau BUMN yang mengerjakan.

Serta, rencana ini diharapkan bisa diatur dalam sebuah perjanjian konsesi jangka panjang.

"Sepeti jalan tol dan infrastruktur lainnya, ini akan menjadi suatu solusi yang win-win antara baik mitra, pemerintah, dan masyarakat, itu solusi jangka panjang," tutur dia.