Pemulihan Ekonomi Pariwisata

PANDEMI Covid-19 memberi banyak pelajaran pada kita, terutama jika dikaitkan dengan sektor pariwisata yang sedang digalakan oleh pemerintah.

Pandemi membuat sektor pariwisata mendadak redup karena pemerintah harus memberikan prioritas pada kebijakan-kebijakan yang berlawanan dengan logika pariwisata.

Atas nama protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19, mobilitas masyarakat harus dibatasi. Sementara itu, sektor pariwisata sangat bergantung pada kebijakan pro-mobilitas.

Untuk itu, pemerintah juga harus belajar banyak dari bencana pandemi ini, terutama terkait ambisi sektor pariwisata.

Pandemi memberikan pesan secara jelas bahwa sektor pariwisata, dengan segala kemilau ekonominya, juga memiliki kelemahan yang justru sangat merugikan jika tidak dipahami dengan benar.

Sektor pariwisata sangat bergantung pada waktu (season) dan mobilitas masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun global.

Artinya, sektor pariwisata yang sangat ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan bisa mendadak mati suri karena pembatasan pergerakan penduduk yang diterapkan pemerintah atau atas keputusan otonom masyarakat.

Dengan kata lain, setelah pandemik berlangsung kurang lebih dua tahun, semuanya menjadi jelas bahwa sektor pariwisata yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai sektor masa depan justru terdisrupsi sedemikian rupa.

Fokus pemulihan ekonomi

Namun sepanjang tahun 2021, secara sektoral pemerintah nampaknya salah fokus. Pemerintah, sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di saat pandemi sektor pariwisata harus diselamatkan dan digenjot lebih masif lagi.

Padahal sektor pariwisata hanya bisa diandalkan saat kondisi ekonomi normal dan pendapatan masyarakat untuk kebutuhan dasar tidak terancam oleh ketidakpastian hari esok.