KOMPAS.com - Pada Jumat (29/7/2022), bersamaan dengan peresmian biaya konservasi Pulau Komodo, Padar, dan perairan sekitarnya, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), turut diwarnai aksi protes sejumlah pelaku usaha pariwisata setempat.
Sebagaimana diberitakan Kompas.com sebelumnya (29/7/2022), massa menolak kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan menyampaikan rasa kecewanya terhadap sikap Bupati Manggarai Barat yang disebut mendukung program tersebut.
"Tuntutan kami masih yang sama, terkait tiket ini jangan dinaikan. Kalau konservasi kita sepakat, tetapi kalau tiket Rp 3,75 juta kami jelas menolak karena ini sangat mengganggu," ujar salah satu peserta aksi, John Daniel di Labuan Bajo, Jumat.
Baca juga: Tarif Masuk TN Komodo Mahal, Lihat Komodo Bisa di Dampek dan Pota
Menurut dia, kebijakan kenaikan tarif masuk itu sangat merugikan perekonomian masyarakat sekitar Pulau Komodo
Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali menegaskan bahwa pemberlakuan biaya konservasi sebesar Rp 3,75 juta tersebut hanya akan diterapkan di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Kawasan Perairan sekitarnya saja.
Sandiaga menambahkan, wisatawan masih bisa melihat komodo dengan habitat aslinya tanpa kenaikan harga masuk di kawasan Pulau Rinca yang sudah ditata dengan baik oleh pemerintah.
Baca juga:
"Untuk masyarakat yang ingin melihat komodo, disediakan kawasan Pulau Rinca yang tidak ada kenaikan harganya sama sekali," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing ssecara daring, Senin (1/8/20222).
Selanjutnya, Sandiaga juga mengatakan, pihaknya membuka kesempatan diskusi bersama bagi para pelaku usaha wisata NTT, untuk mencari solusi terbaik dari kenaikan harga masuk Pulau Komodo.
"Kami membuka peluang diskusi, mencari solusi bagi para pelaku parekraf, dan itu sudah dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu dan Dirut Dirut BPOLBF Shana Fatina," tuturnya.
Ia memastikan semua masukan dalam diskusi itu nantinya akan ditampung untuk dibahas bersama dalam lintas kementerian dan lembaga.
Baca juga: Biaya Masuk Pulau Komodo Naik, Pulau Rinca Bisa Jadi Alternatif
"Kita akan pastikan semua masukan dan aspirasi dari masyarakat akan ditampung, sambung Sandiaga.
Ia melanjutkan bahwa nantinya lintas kementerian lembaga bersama KLHK, Pemprov NTT akan melaporkan ke forum yang lebih tinggi lagi untuk terus memastikan bahwa upaya konservasi dan upaya meningkatkan ekonomi bisa dilakukan beriringan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.