Pelaku Wisata di Sikka Ikut Tolak Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta Per Orang

Kompas.com - 02/08/2022, 06:06 WIB

MAUMERE, KOMPAS.com - Sejumlah pelaku wisata yang tergabung dalam Komunitas Peduli Komodo (KPK) Kabupaten Sikka, NTT, ikut menolak kebijakan tarif masuk Pulau Taman Nasional Komodo dan Padar Rp 3,75 juta per orang yang berlaku Senin (1/8/2022).

Perwakilan KPK Sikka, Konradus Rindu menilai bahwa kebijakan tersebut telah memicu kebingungan serta kemarahan pelaku wisata dan masyarakat Flores.

"Moratorium pemberlakuan harga tiket sebesar Rp 3,75 juta per orang. Selain harga yang tak masuk akal, ketentuan ini akal-akalan dan diskriminatif," kata Konradus kepada wartawan di Maumere, Senin.

Baca juga: Pelaku Wisata Demo Tarif Pulau Komodo, Menparekraf Ajak Diskusi

Pihaknya meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan dan tarif masuk dikembalikan ke harga lama. Sebab, sektor pariwisata baru berangsur pulih setelah dihantam pandemi Covid-19 dan krisis global.

"Kita minta berlakukan harga lama dan efektif hingga saatnya ditinjau kembali," ujar Konradus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asita Kabupaten Sikka ini.

Menurutnya, kenaikan tiket harus sesuai kebutuhan dan masuk akal. Tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan operasional konservasi, pendapatan negara dan daerah, tetapi juga faktor lain, seperti harga tiket pesawat dan segmen pasar wisatawan.

 
 
 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Sehingga kebijakan yang diambil tidak menjadi pemantik turunnya animo kunjungan ke kawasan.

Baca juga: Tarif Pulau Komodo Naik, Ini 5 Pilihan Wisata di Labuan Bajo

Selain itu, tambahnya, setiap wisatawan yang datang ke Labuan Bajo berhak menikmati seluruh persembahan alam laut dan pulau-pulau dalam kawasan, tanpa dibatasi.

Tolak pembangunan yang khianati prinsip konservasi

Sementara itu, Ketua Unitas Kabupaten Sikka, Isye Fernandez juga meminta semua aktivitas pembangunan dan berbagai bentuk rencana pemanfaatan kawasan yang mengkhianati prinsip konservasi harus dihentikan.

Tujuannya, kata Isye, adalah untuk mencegah kapitalisme dan korporatisme pengelolaan kawasan.

Baca juga: Tarif Masuk TN Komodo Mahal, Lihat Komodo Bisa di Dampek dan Pota

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.