Pelaku Wisata di Sikka Ikut Tolak Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta Per Orang

MAUMERE, KOMPAS.com - Sejumlah pelaku wisata yang tergabung dalam Komunitas Peduli Komodo (KPK) Kabupaten Sikka, NTT, ikut menolak kebijakan tarif masuk Pulau Taman Nasional Komodo dan Padar Rp 3,75 juta per orang yang berlaku Senin (1/8/2022).

Perwakilan KPK Sikka, Konradus Rindu menilai bahwa kebijakan tersebut telah memicu kebingungan serta kemarahan pelaku wisata dan masyarakat Flores.

"Moratorium pemberlakuan harga tiket sebesar Rp 3,75 juta per orang. Selain harga yang tak masuk akal, ketentuan ini akal-akalan dan diskriminatif," kata Konradus kepada wartawan di Maumere, Senin.

Baca juga: Pelaku Wisata Demo Tarif Pulau Komodo, Menparekraf Ajak Diskusi

Pihaknya meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan dan tarif masuk dikembalikan ke harga lama. Sebab, sektor pariwisata baru berangsur pulih setelah dihantam pandemi Covid-19 dan krisis global.

"Kita minta berlakukan harga lama dan efektif hingga saatnya ditinjau kembali," ujar Konradus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asita Kabupaten Sikka ini.

Menurutnya, kenaikan tiket harus sesuai kebutuhan dan masuk akal. Tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan operasional konservasi, pendapatan negara dan daerah, tetapi juga faktor lain, seperti harga tiket pesawat dan segmen pasar wisatawan.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Sehingga kebijakan yang diambil tidak menjadi pemantik turunnya animo kunjungan ke kawasan.

Baca juga: Tarif Pulau Komodo Naik, Ini 5 Pilihan Wisata di Labuan Bajo

Selain itu, tambahnya, setiap wisatawan yang datang ke Labuan Bajo berhak menikmati seluruh persembahan alam laut dan pulau-pulau dalam kawasan, tanpa dibatasi.

Tolak pembangunan yang khianati prinsip konservasi

Sementara itu, Ketua Unitas Kabupaten Sikka, Isye Fernandez juga meminta semua aktivitas pembangunan dan berbagai bentuk rencana pemanfaatan kawasan yang mengkhianati prinsip konservasi harus dihentikan.

Tujuannya, kata Isye, adalah untuk mencegah kapitalisme dan korporatisme pengelolaan kawasan.

Baca juga: Tarif Masuk TN Komodo Mahal, Lihat Komodo Bisa di Dampek dan Pota