Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2022, 18:36 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan tarif retribusi tempat wisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogykarta (DIY) batal dilakukan.

Hal ini dilakukan salah satunya karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tidak jadi naik, kemarin Komisi B (DPRD Bantul) mendesak. Kami putuskan dari Dinas Pariwisata tidak jadi naik tahun ini," Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo saat dihubungi wartawan, Senin (05/09/2022).

Baca juga: Bantul Berencana Naikkan Tarif Retribusi Obyek Wisata Tahun Ini

Sebelumnya, seperti dikutip dari Kompas.com (30/08/2022), tarif retribusi di obyek wisata direncanakan naik sebesar Rp 5.000.

Sebab, tarif retribusi di beberapa tempat belum naik sejak lama. Misalnya, di kawasan Parangtritis tarif retribusi Rp 10.000 tidak pernah naik sejak puluhan tahun. Padahal, biaya operasional mengalami peningkatan.

Namun, berdasarkan kajian para ahli pariwisata, ternyata belum ada kawasan pantai di DIY dengan harga retribusi lebih dari Rp 10.000 perorang.

Selain itu, kenaikan harga BBM memicu kenaikan semua harga kebutuhan, seperti transportasi, biaya suvenir pariwisata, hingga akomodasi wisata.

Baca juga: 7 Wisata Malam di Bantul Yogyakarta, Banyak Spot Foto Keren

Pembatalan kenaikan tarif retribusi mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Karena daya beli masyarakat rendah, pertimbangkan tarif retribusi wisata tidak dinaikan dulu tahun ini," kata dia.

Kwintarto mengakui, pembatalan ini akan berpengaruh terhadap capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Untuk itu, ia berharap, target PAD bisa diturunkan menjadi Rp32,2 miliar.

"Jadi PAD tidak tercapai. Harapan kami target PAD turun," kata Kwintarto.

Baca juga: Bantul Kembangkan Wisata Sejarah Kerajaan Mataram

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis meminta Dinas Pariwisata tetap optimis target PAD sektor pariwisata tetap tercapai karena masih tersisa empat bulan.

"Kerja dioptimalkan, kalau sudah pesimis kan malas kerja. Selain itu, dinas harus melakukan pengawasan tenaga pemungut untuk meminimalkan kebocoran," kata Wildan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+