85 Persen Rantai Pasok di Labuan Bajo Ternyata Masih dari Luar Daerah

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengelar temu bisnis penguatan rantai pasokan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Labuan Bajo, pada Jumat (9/9/2022).

Kegiatan tersebut digelar di kawasan obyek wisata Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Labuan Bajo.

Dalam kegiatan temu bisnis itu, juga diadakan pameran produk kerajinan dari 70 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari beberapa kabupaten di Pulau Flores.

Baca juga: Kunjungan Turis Asing ke Labuan Bajo Meningkat, Turis Lokal Menurun pada Agustus 2022

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores Shana Fatina menjelaskan, selama ini 85 persen rantai pasok di hotel dan restoran di Labuan Bajo datang dari luar.

"Dengan temu bisnis ini, kita sedang mendorong, bagaimana agar seluruh produk yang digunakan dan ditampilkan dalam industri pariwisata, dalam ekspirit wisatawan yang ada di hotel dan kapal, kalau bisa semuanya adalah konten lokal," kata dia di Batu Cermin, Jumat.

Ia melanjutkan, konten lokal itu tidak hanya produk UMKM untuk wisatawan, tetapi juga untuk produk-produk, seperti sayur dan ikan.

Perkuat rantai pasokan lokal

Pihaknya sebagai perpanjangan tangan Kemenparekraf di Labuan Bako akan memperkuat rantai pasok sayur dan buah dari masyarakat Manggarai Barat dan sekitarnya.

Hal itu agar sektor pariwisata Labuan Bajo benar-benar memilih pasarnya dari sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan sebagai kekuatan Manggarai Barat dan sekitarnya.

Baca juga: Pemerintah Upayakan Penerbangan Internasional Langsung ke Labuan Bajo

UMKM di Manggarai Barat pun terus ditata agar bisa tumbuh lebih cepat untuk bisa memiliki pasar yang jelas karena produk-produk dari UMKM yang tidak hanya sekedar wacana, akan tetapi dihadirkan langsung

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Kampung Air

Shana melanjutkan, yang terbaru adalah kementrian diwajibkan presiden agar berbelanja melalui e-katalog.