PPKM Resmi Dicabut, Catat 4 Hal Penting Ini

2. PeduliLindungi masih dipakai

Pemerintah juga tetap mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Aplikasi ini digunakan saat memasuki atau menggunakan fasilitas publik, termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

Baca juga: Cara Cek dan Download Sertifikat Vaksin Internasional di PeduliLindungi

3. Tes dan vaksinasi Covid-29 masih dilakukan

Dok. PT KAI PT KAI Daop 8 Surabaya meniadakan pelayanan pemeriksaan rapid tes PCR dan antigen, bagi para penumpang yang ada di Stasiun Lamongan, Babat dan Bojonegoro.

Berikutnya, masyarakat juga didorong untuk melaksanakan pemeriksaan (testing) bagi siapapun yang bergejala Covid-19.

Adapun tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan testing jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi Covid-19.

Selanjutnya, pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster) secara mandiri, atau terpusat di tempat-tempat umum, seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

Baca juga: Umrah Kini Tak Perlu Vaksin Meningitis

4. PPKM di daerah dicabut

Melalui aturan ini, gubernur, bupati, dan wali kota diinstruksikan untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM.

Kendati demikian, gubernur, bupati, dan wali kota selaku kepala satuan tugas (kasatgas) Covid-19 daerah, berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi vertikal lainya, agar tetap mengaktifkan satuan tugas (satgas) daerah dalam melakukan monitoring, pengawasan, serta mencermati perkembangan angka Covid-19.

Hal ini termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Naik Kereta Api Saat Libur Akhir Tahun, Catat 3 Hal Penting Ini

Selain itu, gubernur, bupati, dan wali kota juga dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian.

Adapun langkah ini diambil dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus.

Maka dari itu, diperlukan transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir.

"Pengetatan pembatasan dapat dilakukan kembali apabila terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan," bunyi ketentuan dalam Inmendagri tersebut.