Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kota Malang Berbenah untuk Gaet Wisatawan dan Penuhi Target PAD 2023

Kompas.com - 16/02/2023, 18:31 WIB
Nugraha Perdana,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

Pihaknya juga berkomitmen bahwa Pemkot Malang tidak akan membuat atau menyetujui keberadaan tempat wisata buatan.

"Brand wisata kita itu di Malang Raya sehingga saling berkolaborasi, menguatkan. Orang wisata di Kota Batu itu stay-nya (menginapnya) di Kota Malang. Di Kabupaten Malang juga memiliki wisata alam, tapi ada daerah-daerah yang tidak memiliki hotel, sehingga tiga daerah tidak bisa disamaratakan. Yang kita bangun di Kota Malang wisata budaya dan heritage," terangnya.

Baca juga: 13 Tempat Wisata di Malang untuk Liburan Seru Bersama Keluarga

Selain itu, kawasan hutan kota di Jalan Malabar juga direncanakan akan menjadi lokasi acara setiap minggu atau bulannya. Begitu juga Gedung Malang Creative Center atau MCC.

Hal tersebut diharapkan bisa berdampak terhadap sektor pariwisata di Kota Malang.

"Di MCC akan kerjasama dengan SMK/ SMA di seluruh Jawa Timur untuk kegiatan pelatihan disana, selain itu juga ada kegiatan pelatihan AI (Artificial Intelligence), rencana untuk hotel kapsul itu tidak jadi, supaya hotel-hotel di Kota Malang ini terisi ketika ada kegiatan-kegiatan di MCC," ujar Sutiaji.

Upaya mengurangi kemacetan di kawasan Kayutangan

Suasana kawasan Kayutangan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang Jawa Timur beberapa waktu lalu.KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Suasana kawasan Kayutangan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kota Malang Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Dalam waktu dekat, penataan arus lalu lintas juga akan dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan Kayutangan.

Nantinya, tiga traffic light (TL) di kawasan tersebut dihilangkan dengan memperbarui skema rekayasa lalu lintas.

Baca juga: Kelenteng Eng An Kiong di Kota Malang Gelar Wayang Potehi Setiap Hari

Tiga TL tersebut, tambahnya, ada di sekitar kantor PLN, perempatan Rajabali, dan dekat Sarinah.

"Semua nanti satu arah, karena di daerah-daerah lain menerapkan itu untuk mengurai kemacetan, ini bukan kepentingan apa-apa, kalau tidak kita urai sampai kapan, tidak mungkin kebijakan pemerintah merugikan rakyat," kata Sutiaji.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com