Eks Napi Terorisme di Kota Malang Dirangkul Jadi Pelaku Wisata

Menurutnya, tantangan bagi pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pembangunan kepariwisataan yakni menjaga dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu dimaksudkan untuk terciptanya peluang dalam menciptakan iklim yang kondusif.

"Tantangan dan peluang besar ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita bersama, terutama bagi masyarakat yang merupakan tuan rumah sekaligus tamu," katanya.

Baca juga: Kemenparekraf Targetkan 3.000 Turis Malaysia Kunjungi Indonesia

Selain itu, upaya dengan cara pendekatan adaptasi, inovasi dan kolaborasi dilakukan dengan harapan dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

"Sehingga wisatawan yang berkunjung akan semakin betah, dan semakin lama saat berwisata," katanya.

Strategi Kemenparekraf tingkatkan SDM pariwisata

Kemenparekraf juga menjalankan berbagai program kegiatan dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM, seperti melalui sosialisasi, pelatihan hingga pendampingan.

Salah satu program besar yang saat ini sedang dijalankan yaitu kampanye sadar wisata. Program itu menyasar di lima destinasi super prioritas, meliputi Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Mandalika, Wakatobi, dan Labuan Bajo, serta satu destinasi wisata prioritas Bromo Tengger Semeru.

"Program ini, menyasar kepada masyarakat untuk membangun pola pikir, dan menjadi pemeran aktif dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya," ujar dia.

Menurut Surana, keberhasilan program pengembangan pariwisata daerah akan sangat memerlukan peran aktif, terutama dari masyarakat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik akademisi, pemda, maupun unsur masyarakat lainnya," katanya.

Sementara itu, BNPT-RI telah membentuk Kegiatan Sinergitas Kementerian/ Lembaga dalam penanggulangan terorisme pada 2023. Hal itu mengacu pada Peraturan Kemenko Polhukam nomor 22 tahun 2022.

Baca juga: 3 Strategi Kemenparekraf untuk Gaet Wisman Saat Low Season, Ada Fam Trip

Plt Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Humas BNPT-RI, Kombes Pol Astuti Idris mengatakan, kegiatan itu difokuskan pada 5 provinsi, 4 kota dan kabupaten se-Indonesia. Di Jawa Timur sendiri ada 6 daerah. Yakni, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Magetan dan Kabupaten Malang.

"Dalam hal ini ada sejumlah sasaran. Baik individu maupun kelompok. Untuk individu, seperti napiter, mantan napiter, korban, keluarga napiter atau mantan napiter dan korban. Tokoh radikal, jaringan radikal, tokoh masyarakat, dan masyarakat rentan terpapar," ujar Kombes Pol Astuti.