Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rama Permana
Peneliti

Kandidat Doktoral bidang Transportasi Pariwisata Bournemouth University, Peneliti di Center for Policy and Public Management SBM ITB Jakarta

Menyoal Polemik Pungutan Dana Pariwisata

Kompas.com - 08/05/2024, 10:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Setidaknya ada tiga indikator agar sumber dana pariwisata dapat lebih tepat sasaran, yakni rute, waktu, dan jarak. Pertama, pungutan dapat dibebankan kepada penerbangan dengan rute destinasi wisata saja.

Kedua, pungutannya pun tidak harus setiap waktu. Misalnya, TF hanya berlaku di akhir pekan dan hari libur. Penerbangan di hari kerja biasanya dipadati oleh penumpang dengan perjalanan bisnis.

Sebaliknya, sebaran wisatawan yang terbang pada hari kerja jauh lebih sedikit dibandingkan akhir pekan dan musim liburan.

Terakhir, TF dapat dibedakan berdasarkan jarak penerbangan. Contohnya, wisatawan dengan penerbangan jarak jauh (long-haul flight) harus membayar lebih mahal karena emisinya lebih tinggi.

Wisatawan mancanegara otomatis akan membayar dana pariwisata lebih besar. Dengan demikian, permintaan penerbangan tidak akan jatuh seperti yang dikhawatirkan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI).

TF berbasis karbon memerlukan persiapan infrastruktur, baik fisik maupun organisasi. Mendorong wisatawan untuk berpindah moda mensyaratkan perbaikan infrastruktur transportasi rendah emisi di destinasi wisata.

Regulasi ini juga mendorong terlaksananya penyediaan moda transportasi ramah lingkungan, sebagaimana pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021.

Selain itu, menentukan badan pengelola TF juga krusial agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan awal.

Perdebatan pengelolaan TF oleh Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), atau badan lain perlu memperhatikan masukan publik, misalnya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Agar lebih efektif, TF wajib diselaraskan dengan agenda pembangunan rendah karbon yang adil untuk masyarakat. Visi pariwisata hijau juga selayaknya tercermin dari tujuan penggunaan dana pariwisata.

Kegiatan internasional dan aktivitas pariwisata yang tinggi emisi dan berpotensi merusak alam sudah sepatutnya dibebankan TF. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menjaga alam dan budaya bangsa.

Semoga dana pariwisata dapat mengakselerasi capaian pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com