Penyaluran BBM Bersubsidi Melebihi Kuota

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) secara nasional, dalam empat bulan pertama telah mencapai 14,1 juta kiloliter.

Ini berarti realisasi konsumsi BBM bersubsidi di berbagai daerah mencapai 107,4 persen, dari kuota pada periode berjalan yang ditetapkan sebesar 13,2 juta kiloliter.

Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina, Mochamad Harun, menyampaikan hal itu dalam siaran pers, Selasa (1/5/2012), di Jakarta.

Berdasarkan data penyaluran BBM PSO oleh Pertamina per 30 April 2012, realisasi penyaluran Premium telah menyentuh angka 8,9 juta KL atau 110 persen dari kuota yang ditetapkan, yaitu sebesar 8,1 juta KL.

Adapun, realisasi penyaluran solar pada periode yang sama mencapai 4,9 juta KL atau 107 persen  dari kuota Pertamina dalam APBN-P 2012, pada periode berjalan sebesar 4,6 juta KL.  

Sementara ealisasi penyaluran kerosene justru terus mengalami penurunan seiring, dengan pelaksanaan program konversi pemakaian kerosene masyarakat ke LPG. Realisasi penyaluran kerosene mencapai 410 ribu KL atau 73,1 persen terhadap kuota.  

"Jika diakumulasikan, total penyaluran BBM PSO yang menjadi tanggung jawab Pertamina sesuai dengan APBN-P 2012 hingga 30 April, telah mencapai 14,1 juta KL atau 107,4 persen dari kuota yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penyaluran pada periode sama tahun lalu, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan di atas 10 persen," kata Harun.

Berdasarkan daerah penyalurannya, dari 33 provinsi di Tanah Air, 23 provinsi di antaranya telah mengalami kelebihan kuota dengan rata-rata realisasi penyaluran 107 persen.

Daerah-daerah yang memiliki kuota BBM PSO terbesar, meliputi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, realisasi penyalurannya rata-rata 113,2 persen terhadap kuota.

DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami kelebihan penyaluran paling besar, yaitu masing-masing 128 persen dan 116 persen. Kelebihan penyaluran di kedua daerah ini terutama dipicu oleh penyaluran premium. Penyaluran premium di DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mencapai 136 persen dan 119 persen dari kuota.