AS Pulihkan Hubungan

Washington DC, Jumat - Presiden Amerika Serikat Barack Obama memulihkan hubungan diplomatik AS dengan Myanmar, Kamis (17/5). Kebijakan baru itu dinilai sebagai ”hadiah” atas kemajuan dan komitmen reformasi yang dilakukan Myanmar belakangan ini.

Pemulihan hubungan itu ditandai dengan menominasikan Derek Mitchell, saat ini adalah utusan khusus AS untuk Myanmar, menjadi duta besar AS di negara itu. Obama juga ”memperlunak” larangan investasi pengusaha AS di Myanmar

Mitchell akan menjadi duta besar AS pertama di Myanmar dalam 22 tahun. AS menurunkan status hubungan diplomatik dengan Myanmar terutama akibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi, yang dilakukan pemerintah junta militer Myanmar.

Kebijakan baru pemerintahan Obama itu mendapat apresiasi positif dari Senat AS, baik dari kubu Republikan maupun Demokrat. Namun, masih muncul kekhawatiran, terutama dari kalangan pegiat HAM.

Mereka menganggap ”hadiah” seperti itu masih terlalu dini mengingat sampai saat ini badan legislatif dan eksekutif Myanmar masih dikuasai militer. Selain itu, ratusan tahanan politik juga belum dibebaskan.

”Pada hari ini kami sampaikan, silakan berbisnis dan berinvestasi di Burma (sebutan AS untuk Myanmar). Namun, lakukan itu secara bertanggung jawab. Perusahaan AS diharap tetap menerapkan sistem uji tuntas agar terhindar dari masalah,” ujar Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Hillary menyampaikan hal itu dalam jumpa pers bersama seusai menerima kunjungan Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin. Hillary menekankan, walau sanksi diperlunak, Pemerintah AS tetap melarang para pebisnis berurusan dengan perusahaan Myanmar yang diduga berasosiasi atau menyokong militer.

”Kami masih khawatir dengan sistem politik Burma yang sangat tertutup. Juga dengan cara mereka memperlakukan kelompok minoritas, tahanan politik, dan hubungan mereka dengan Korea Utara,” papar Presiden Obama dalam pernyataan tertulisnya.

Langkah Pemerintah AS, yang meringankan sanksi atas Myanmar tapi tetap menekan pemerintah negeri itu untuk terus berubah, disebut Hillary sebagai ”polis asuransi” untuk menjamin proses reformasi tidak terhenti.

Pujian

Kebijakan itu mendapat pujian politisi berpengaruh di AS. Senator Republikan John McCain dan Mitch McConnell memuji kebijakan yang diterapkan terhadap Myanmar sebagai ”keseimbangan yang layak”.

Mereka berpendapat, dengan pendekatan seperti itu AS dapat sekaligus menjamin kelanjutan reformasi di Myanmar dan menekan negeri itu untuk membuktikan kesungguhannya mereformasi diri.

Dari kubu Partai Demokrat, Senator John Kerry memuji kebijakan Obama sebagai ”langkah maju yang logis”. Senator Jim Webb bahkan menyarankan mencabut seluruh sanksi atas Myanmar.

Pemerintah AS masih menerapkan sejumlah sanksi perdagangan, dan menentang pemberian pinjaman terhadap Myanmar dari berbagai institusi internasional macam Bank Dunia.

Satu-satunya pendapat berbeda dilontarkan anggota legislatif dari Partai Republik, Ileana Ros-Lehtinen, yang juga Ketua Komite Luar Negeri Parlemen AS. Dia menggugat, |ke arah mana perjalanan demokrasi Burma akan menuju”.

Dampak buruk

Suara penentangan muncul dari kalangan aktivis pegiat HAM dan aktivis Myanmar yang mengasingkan diri ke luar negeri. Mereka yakin kelonggaran sanksi ekonomi atas negeri itu justru berdampak buruk untuk kelanjutan reformasi.

Koalisi AS untuk Burma berpendapat, kebijakan Obama dengan meringankan sanksi terlalu prematur. Padahal, salah satu contohnya sikap keras Myanmar atas kelompok minoritas di negeri itu belum berubah.

Militer Myanmar tetap menyerang kelompok etnis Kachin di wilayah utara. Pertempuran itu memaksa ribuan orang mengungsi. ”Kebijakan itu mengabaikan realitas di lapangan. Keputusan itu akan berdampak pada AS di masa mendatang,” ujar Tom Andrews dari United to End Genocide. (AP/DWA)