Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Pulihkan Hubungan

Kompas.com - 19/05/2012, 02:33 WIB

Washington DC, Jumat - Presiden Amerika Serikat Barack Obama memulihkan hubungan diplomatik AS dengan Myanmar, Kamis (17/5). Kebijakan baru itu dinilai sebagai ”hadiah” atas kemajuan dan komitmen reformasi yang dilakukan Myanmar belakangan ini.

Pemulihan hubungan itu ditandai dengan menominasikan Derek Mitchell, saat ini adalah utusan khusus AS untuk Myanmar, menjadi duta besar AS di negara itu. Obama juga ”memperlunak” larangan investasi pengusaha AS di Myanmar

Mitchell akan menjadi duta besar AS pertama di Myanmar dalam 22 tahun. AS menurunkan status hubungan diplomatik dengan Myanmar terutama akibat berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi, yang dilakukan pemerintah junta militer Myanmar.

Kebijakan baru pemerintahan Obama itu mendapat apresiasi positif dari Senat AS, baik dari kubu Republikan maupun Demokrat. Namun, masih muncul kekhawatiran, terutama dari kalangan pegiat HAM.

Mereka menganggap ”hadiah” seperti itu masih terlalu dini mengingat sampai saat ini badan legislatif dan eksekutif Myanmar masih dikuasai militer. Selain itu, ratusan tahanan politik juga belum dibebaskan.

”Pada hari ini kami sampaikan, silakan berbisnis dan berinvestasi di Burma (sebutan AS untuk Myanmar). Namun, lakukan itu secara bertanggung jawab. Perusahaan AS diharap tetap menerapkan sistem uji tuntas agar terhindar dari masalah,” ujar Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Hillary menyampaikan hal itu dalam jumpa pers bersama seusai menerima kunjungan Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin. Hillary menekankan, walau sanksi diperlunak, Pemerintah AS tetap melarang para pebisnis berurusan dengan perusahaan Myanmar yang diduga berasosiasi atau menyokong militer.

”Kami masih khawatir dengan sistem politik Burma yang sangat tertutup. Juga dengan cara mereka memperlakukan kelompok minoritas, tahanan politik, dan hubungan mereka dengan Korea Utara,” papar Presiden Obama dalam pernyataan tertulisnya.

Langkah Pemerintah AS, yang meringankan sanksi atas Myanmar tapi tetap menekan pemerintah negeri itu untuk terus berubah, disebut Hillary sebagai ”polis asuransi” untuk menjamin proses reformasi tidak terhenti.

Pujian

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com