Kementerian Pariwisata Tak Terlibat Promosi Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan mempromosikan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia kembali marak. Belakangan, muncul ajakan untuk "Vote for Komodo" lewat SMS dengan biaya satu rupiah saja.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dahulu Kemenbudpar-Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) sempat terlibat dengan dukungan Pulau Komodo sebagai keajaiban dunia. bagaimana dengan "Vote for Komodo" kali ini?

Wakil Menteri Pariwisata Sapta Nirwandar saat dihubungi Kompas.com hari ini (1/11/2011) mengatakan, "Sekarang Budpar sudah tidak terlibat sama sekali dengan Vote for Komodo. Kita sudah selesai, pak Wacik (Jero wacik-mantan Menteri Budpar-red) sudah mengumumkan waktu itu."

Sebelumnya diketahui bahwa Indonesia menolak menjadi tuan rumah deklarasi yang akan diadakan pada 11 November 2011 yang diusulkan yayasan New7Wonders. Jero Wacik saat itu mengatakan bahwa alasan penolakan adalah keberatan dengan komitmen fee. Indonesia harus membayar Rp 400 miliar promosi komodo sebagai tuan rumah dan belum tentu menang. Biaya yang dibayar dinilai tidak sebanding dengan manfaat.

Terkait dengan usaha pihak lain untuk mempromosikan Komodo, Sapta mengatakan, "Ya, silahkan. Yang jelas kita sudah tidak terlibat. Kalau ada pihak swasta yang ingin memperjuangkan itu, silahkan."

Sapta menambahkan bahwa di bawah pimpinan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baru Mari Elka Pangestu, belum ada keputusan resmi yang mengharuskan Kemenbudpar secara institusional mendukung promosi Komodo sebagai keajaiban dunia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengajak masyarakat untuk mendukung Pulau Komodo sebagai keajaiban dunia. JK menyebut bahwa status sebagai keajaiban dunia akan meningkatkan kunjungan wisata dan menyejahterakan rakyat.

Menanggapi hal itu, Sapta mengatakan, "Kalau Presiden mendukung, ya silahkan saja. Itu kan personal. Kan tidak ada instruksi?"