Pemerintah Hitung Kerugian Lahar Dingin

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pekan depan akan menghitung kerusakan dan kerugian total yang dialami pasca bencana lahar dingin Gunung Merapi. Data itu akan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana aksi pascalahar dingin.

Disaster Risk Reduction Analyst United Nations Development Program (UNDP) yang juga anggota tim tanggap darurat BNPB, Banu Subagyo, mengungkapkan hal itu di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (24/2/2011). Banu mengatakan, data itu dibutuhkan terkait rencana relokasi warga korban lahar dingin.

"Minggu depan baru akan dimulai penghitungan, seberapa besar yang terdampak. Hal itu akan menjadi pertimbangan untuk merelokasi warga," ujar Banu seusai diskusi mengenai Perempuan dan Anak dalam Bencana di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Secara prinsip, kata Banu, warga tidak diperbolehkan tinggal di daerah berbahaya. Oleh karena itu, BNPB masih mencari pola bagaimana merelokasi warga tanpa menimbulkan masalah baru.

Setelah itu, rencana aksi pascalahar dingin baru akan dibuat. Sebelumnya, pemerintah hanya membuat rencana aksi pascaerupsi Merapi yang membutuhkan dana hingga Rp 4 triliun. Besarnya bencana lahar dingin, menurut Banu, terjadi di luar perkiraan.

Romo Paroki Sumber, Magelang, Romo V Kirjito Pr, yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan, sejak tahun 2004 hingga kini, banyak terjadi bencana di Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia tidak siap menghadapinya.

"Jika saat bencana Merapi penanganan korban bisa baik, itu adalah keberhasilan masyarakat, karena belajar dari gempa di Yogyakarta dan Klaten, serta tsunami di Aceh. Pemerintah belum bisa secepat gerakan masyarakat," ujar Romo Kirjito.

Karena itu, kata Romo Kirjito, hal itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Pemerintah jangan menganggap respons masyarakat yang sangat cepat merupakan kondisi ideal, sebab Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi sejak awal.