Intervensi Militer Disiapkan

OUAGADOUGOU, SABTU - Negara-negara Afrika Barat yang tergabung dalam ECOWAS menganjurkan Pemerintah Mali meminta PBB mendukung intervensi militer untuk mengusir pasukan pemberontak dari wilayah utara negara itu.

Demikian, antara lain, hasil pertemuan darurat Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) yang digelar di ibu kota Burkina Faso, Ouagadougou, Sabtu (7/7). Pertemuan tersebut dihadiri enam presiden dari Pantai Gading, Nigeria, Niger, Togo, Benin, dan Burkina Faso.

Dalam pernyataan bersama, enam presiden tersebut meminta Pejabat Presiden Mali Dioncounda Traore segera mengirim permohonan ke ECOWAS dan PBB mengenai pengerahan pasukan ECOWAS untuk membantu tentara Mali mengatasi kekacauan.

Sebelumnya, beberapa pejabat negara-negara Afrika itu mengatakan, Nigeria, Niger, dan Senegal telah berjanji menyediakan inti pasukan internasional berkekuatan 3.270 personel. Misi utama pasukan internasional itu nantinya akan mendukung tentara Mali yang terpecah-pecah, turut membantu menstabilkan institusi-institusi politik, dan kemudian merebut kembali wilayah utara Mali yang saat ini diduduki pasukan pemberontak.

Selain itu, para pemimpin negara-negara ECOWAS juga mendesak para pemimpin politik di Mali untuk segera membentuk pemerintah persatuan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli. Jika batas waktu itu dilanggar, ECOWAS tidak akan mengakui pemerintahan Mali dan kemungkinan akan menskors keanggotaan Mali.

Pertemuan di Ouagadougou tersebut tidak dihadiri oleh Traore dan Perdana Menteri Mali Cheikh Modibo Diarra. Traore hingga saat ini berada di Paris, Perancis, untuk memulihkan kondisi tulang tengkoraknya yang retak setelah dikeroyok massa di kantornya, Mei lalu.

Mali, yang pernah menjadi contoh negara demokrasi stabil di Afrika, jatuh ke jurang kekacauan setelah kudeta militer bulan Maret. Kondisi negara yang rapuh itu kemudian dimanfaatkan pemberontak Tuareg yang ditunggangi milisi islamis Ansar Dine menyatakan kemerdekaan di wilayah utara.

Situasi memburuk

Pada perkembangannya, Ansar Dine membajak pemberontakan tersebut dan balik mengusir pihak Tuareg dari kota-kota kunci di utara, seperti Gao, Kidal, dan Timbuktu. Pekan lalu, milisi Ansar Dine yang terkait dengan jaringan Al Qaeda itu menghancurkan situs-situs bangunan religius bersejarah di Timbuktu yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO.

Pihak Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengatakan, perusakan bangunan bersejarah itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dalam pertemuan di Ouagadougou, para pemimpin ECOWAS juga meminta ICC mulai menyelidiki dugaan kejahatan perang di Mali utara.

Sementara itu, Badan PBB untuk Anak-anak (UNICEF) melaporkan, anak-anak turut menjadi korban situasi yang memburuk di Mali utara. UNICEF mencatat sedikitnya 175 anak laki-laki berusia 12-18 tahun direkrut menjadi milisi bersenjata, delapan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dan dua anak tewas karena ranjau darat sejak akhir Maret.

Kantor Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) juga mencatat wabah kolera mulai menjangkiti kota Gao. (AP/AFP/Reuters/DHF)