Eddy: Apersi Bangun Perumahan Murah Terpadu

SEMARANG, KOMPAS.com - Isu pembangunan rumah murah dan rumah rakyat akhir-akhir ini makin mengemuka. Ketika pemerintah mengajak pengembang membangun rumah murah seharga Rp 25 juta, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo menyatakan, pengembang di bawah naungannya sanggup membangun rumah seharga Rp 22 juta.

Eddy Ganefo memimpin Apersi sejak Februari 2010. Sekitar 1.600 pengembang kecil dan menengah di bawahnya. Komitmennya untuk membangun rumah-rumah yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, membuat Eddy mencetuskan ide brilian: membangun rumah murah di kawasan terpadu sekaligus memberdayakan para penghuninya.

Lahir di Palembang, 26 April1963, Eddy Ganefo sempat mengenyam pendidikan SMA Xaverius I Palembang kelas I pada tahun 1979. Namun ia melanjutkan pendidikan di SMA Xaverius Lampung dan lulus 1982. Setelah itu Eddy melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang.

Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum Apersi Februari 2010, Eddy menjabat Ketua DPD Apersi Sumsel dua prioede, 2004-2007, dan 2007-2010. Sebelumya Eddy anggota Apersi DKI Jakarta. Sebelumnya Eddy Ganefo bekerja di PT Wijaya Karya selama 5 tahun, 1995-2000 dan di PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero 1990-1995. Hingga saat ini Eddy masih menjabat Ketua Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Sumsel di Palembang sejak 2006.

Berikut ini wawancara khusus dengan Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, oleh Robert Adhi Kusumaputra dari Kompas.com di sela-sela Rapar Kerja Nasional Apersi di Semarang, Jumat (25/3/11) dinihari.

Ketika pemerintah mengajak pengembang membangun rumah murah, Apersi langsung menyambutnya. Apa visi dan misi Apersi? Apersi berdiri 10 November 1998, saat masa krisis ekonomi melanda Indonesia. Para pengembang kecil dan menengah yang biasa membangun rumah murah dan rumah rakyat, waktu itu tak ada yang memperhatikan. Beberapa pengembang itu membentuk asosiasi, yang waktu itu disebut Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia, yang disingkat Apersi.

Dalam perjalanannya, pengembang di Apersi ingin memperluas wawasan dan menjadikan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, yang singkatannya tetap Apersi. Visi misi Apersi adalah fokus membangun perumahan sederhana di seluruh Indonesia. Sampai sekarang pun Apersi tetap fokus membangun rumah-rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah maksimal Rp 2,5 juta per bulan. Kalau dikonversikan, harga rumah paling tinggi Rp 70 juta - Rp 80 juta (harga tahun 2011).

Bagaimana dengan dukungan pemerintah. Kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung penyediaan rumah murah? Pembangunan rumah murah untuk MBR sejalan dengan kebijakan Kemenpera, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Sebelumnya sudah ada kebijakan subsidi uang muka dan subsidi selisih bunga untuk MBR.

Subsidi selisih bunga, waktu itu bunga KPR cukup rendah, 8 persen dalam jangka waktu 4 tahun. Setelah 4 tahun, kembali ke bunga normal sesuai bunga pasar. Dengan pola ini, banyak konsumen yang tidak mampu membayar cicilan setelah empat tahun karena cicilan berubah menjadi hampir dua kali lipat. Kondisi ini menimbulkan kredit macet.

Karena itu timbul pemikiran Menpera untuk mengubah pola subsidi ini menjadi pola FLPP. Pola FLPP pola memerangi rezim suku bunga tinggi. Pola FLPP maksimum 8,5 persen, fix selama masa tenor atau 15 tahun. Tapi dengan pola FLPP, kendala-kendala MBR yang paling utama adalah kemampuan mereka membayar uang muka. Sebagian besar mampu mencicil tapi tak mampu membayar uang muka.