KLHK Dorong Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat

"Dalam rapat koordinasi teknis ini saya mendorong unit pengelola teknis untuk membangun cara kerja baru. Cara kerja baru itu harus bekerja dengan masyarakat dan desa-desa di sekitar kawasan konservasi. Karena 27,2 juta hektar itu ada 2.000 desa penyangga maka pengelola kawasan konservasi taman nasional, kawasan sumber daya alam harus bekerja dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sebagai intervasi pengelolaan konservasi seperti patroli bersama, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata alam," kata Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno saat ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(BACA: Ekowisata Tangkahan Raup Pendapatan Rp 12 Miliar Per Tahun)

Menurutnya, destinasi-destinasi dengan daerah penyangga konservasi yang didorong seperti Tangkahan di Sumatera Utara, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Taman Nasional Gunung Merapi serta Taman Nasional Gunung Merbabu di Jawa Tengah, dan seluruh taman wisata alam di Indonesia.

(BACA: Kapal Pesiar Mulai Ramai Kunjungi Taman Nasional Komodo)

Untuk ekowisata berbasis masyarakat yang akan didorong adalah Bukit Seribu Bintang di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat; Taman Nasional Baluran; Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat; Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

"Tangkahan itu contohnya uang yang beredar Rp 12 miliar di desa per tahun dari ekowisata yang berbasis masyarakat. Itu contoh nyata, bahwa sebetulnya kawasan konservasi mampu memberikan dan menciptakan ekonomi baru di tingkat desa," kata Wiratno.