PHRI Yogyakarta Tak Setuju PPKM Diperpanjang

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PHRI Cabang DIY Deddy Pranowo Ernowo ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

“PHRI menolak karena melihat situasi dan kondisi PPKM kemarin menyebabkan dropnya tingkat okupansi maupun kunjungan wisatawan,” kata Deddy.

Ia menjabarkan, selama PPKM jilid pertama berlangsung, 11 – 25 Januari 2021 memberi dampak yang sangat berat untuk sektor perhotelan DIY. Tingkat okupansi rata-rata hotel di DIY contohnya, hanya mencapai angka 13,5 persen.

“Ini mengenaskan bagi kita. Padahal, Nataru (libur Natal dan Tahun Baru) kemarin kita targetnya 70 persen, ternyata hanya 18,5 persen okupansi. Ini semakin menurun dan menyebabkan beberapa hotel dan restoran goyah,” papar Deddy.

Tidak ada solusi dari pemerintah

Menurut Deddy, PHRI DIY secara tegas menolak karena selama ini tidak ada solusi baru dari pemerintah yang diberikan untuk pelaku usaha pariwisata.

“Kemarin kan relaksasi baru ada bantuan dana hibah Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Itu saja sudah habis untuk operasional,” tutur Deddy.

Tanpa solusi yang bisa membantu para pelaku usaha, Deddy mengaku keadaan akan semakin berat. Kebanyakan pelaku usaha sudah mulai kebingungan untuk bisa bertahan.

Ditambah lagi segala strategi yang dipersiapkan pelaku usaha untuk bertahan terkesan hampir selalu gagal dilakukan akibat kebijakan pemerintah yang mendadak dan mudah berubah.

Hingga kini, Deddy mengaku, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi atau surat edaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY terkait perpanjangan PPKM tersebut.

“Tapi, melalui berita-berita kita sudah mendengar. Sekarang semua hotel dan restoran anggota kita, karyawan kita, dan kita sendiri pakai pita hitam di dada kiri. Sebagai simbol keprihatinan pariwisata di DIY,” pungkasnya.

Jika nantinya PPKM di DIY benar-benar diperpanjang, Deddy tak memungkiri keadaan akan jadi jauh lebih buruk pada pelaku usaha pariwisata. Hotel-hotel yang sudah hampir mati akibat PPKM pertama, nantinya bisa jadi benar-benar mati.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali.

PPKM yang semua dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang selama 14 hari, mulai 26 Januari – 8 Februari 2021.

Sama seperti PPKM 11 – 25 Januari 2021, PPKM jilid dua ini tetap diberlakukan di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Menurut Airlangga, perpanjangan PPKM dilakukan karena belum adanya hasil optimal yang ditunjukkan setelah sepekan diberlakukan.

Dari tujuh provinsi yang menerapkan kebijakan ini, hanya dua yang berhasil menurunkan angka penularan Covid-19, yakni Banten dan Yogyakarta.