Tur Zero Dollar Kembali Terjadi di Thailand, Dinilai Lebih Berbahaya

KOMPAS.com - Praktik zero-dollar tours (tur nol dollar) kembali terjadi di Thailand yang berdampak negatif terhadap industri pariwisata negara tersebut. 

Dibandingkan dengan yang sebelumnya, zero-dollar tours kali ini dianggap jauh lebih murah dan lebih merugikan. Target praktik ilegal ini tidak hanya wisatawan asing dari China, tapi juga meluas ke India dan Rusia. 

"Ini adalah kondisi pengoperasian terburuk yang pernah saya temui selama saya bekerja di bisnis tur," kata Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (Atta), Sisdivachr Cheewarattanaporn, dikutip dari Bangkok Post, Rabu (19/6/2024).

Masalah ini disebut muncul setelah pembukaan kembali Thailand secara penuh usai dilanda pandemi Covid-19, ditambah adanya kerja sama bilateral antara Pemerintah Thailand dan Pemerintah China terkait pembebasan visa sejak awal Maret 2024.

• Thailand Permudah Visa, Upaya Tarik Turis dan Pelajar Asing
• Turis Asing Beri Ulasan Negatif Palsu ke Restoran di Thailand, Berakhir Ditangkap

Apa itu zero-dollar tours di Thailand?

Pihak yang menjalankan paket zero-dollar tours memangkas biaya perjalanan wisata dengan cukup besar, tapi membebankan biaya tersebut ke hal lainnya setibanya wisatawan asing di Negeri Gajah Putih untuk menutup kerugian.

Misalnya, wisatawan asing "dipaksa" berbelanja dan menghabiskan antara 70.000-100.000 baht (sekitar Rp 31,2 juta-Rp 44,6 juta) per orangnya, dilansir dari The Nation Thailand.

Toko-toko yang dijadikan tempat berbelanja pun memang didirikan untuk memeras wisatawan.

Cheewarattanaporn menyampaikan, tur tersebut cukup mengganggu pelaku usaha wisata di Thailand karena menimbulkan monopoli.

Tidak hanya itu, Thailand bisa dianggap sebagai negara yang murah dan tidak aman bagi wisatawan.

"Hal ini telah menyebabkan tekanan yang signifikan bagi operator tur Thailand, dan jika pemerintah tidak mengatasi masalah ini, diperkirakan dalam waktu satu tahun, perusahaan-perusahaan tur Thailand akan melemah dan akhirnya bangkrut," jelasnya.

Menurut dia, tur yang mengacaukan pasar ini melibatkan perusahaan tur asal China, dengan memanfaatkan nominees asal Thailand guna membawa grup wisatawan asing dari China ke negara tersebut.

Adapun nominees merujuk pada individu yang namanya tercantum sebagai pemilik saham, real estate, atau lain sebagainya, tapi bukan pemilik sebenarnya, dilansir dari Dictionary. 

Praktik ilegal ini berbeda dengan pro fai mai (promosi panas) yaitu penawaran ekstra murah yang bisa membantu operator tur mengisi slot kosong dalam waktu singkat.

Untuk mengatasi masalah ini, Cheewarattanaporn menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan pejabat China. 

Tidak hanya itu, tidak sedikit operator wisata di Thailand yang berlisensi menyesuaikan bisnis mereka dengan melayani grup insentif atau wisatawan yang ingin rekreasi, dibanding hanya berfokus pada volume wisatawan.

Cheewarattanaporn berpendapat, menangkap satu atau dua operator tur ilegal tidak cukup. 

Otoritas terkait harus membubarkan seluruh jaringan lantaran setiap operator biasanya memiliki setidaknya empat atau lima cabang bisnis.