Digitalisasi Perizinan Event Disahkan Presiden Joko Widodo Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Digitalisasi layanan perizinan penyelengaraan event (digitalisasi perizinan event) disahkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo hari ini, Senin (24/6/2024).

"Digitalisasi layanan perizinan berbasis digital untuk event sudah diluncurkan oleh Presiden. Pada periode tahap awal ini ada beberapa venue yang sudah terhubung, dari GBK (Gelora Bung Karno), ICE (Indonesia Convention Exhibition), dan beberapa venue lainnya," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Diharapkan ke depannya, lanjut Sandiaga, akan lebih banyak lokasi kegiatan yang bisa dipertimbangkan untuk masuk ke daftar lokasi yang dilayani perizinannya secara digital.

Terkait pemantauan lokasi acara, tim yang akan turun ke lapangan yaitu pihak Polri.

Dikutip dari laman resmi Presiden RI, Presiden mengapresiasi adanya sistem perizinan penyelenggaraan event yang terintegrasi atau online single submission (OSS).

"Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost (biaya) yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan," kata Presiden Joko Widodo, Senin.

Pada praktik layanan digitalisasi perizinan event, izin untuk event berskala nasional diberikan paling lambat 14 hari sebelum hari H.

Sementara itu, izin untuk event internasional diberikan paling lambat 21 hari sebelum hari H.

"Karena kita memulai dan nanti akan me-review di setiap periode evaluasi maka kita terpacu untuk memberikan izin sesuai dengan batasan waktu, (yaitu) 14 hari dan 21 hari," tutur Menparekraf.

Ia menyampaikan, batasan waktu tersebut harus dipatuhi dan diharapkan tidak ada keterlambatan perizinan.

Pasalnya, tambah dia, izin penyelanggaraan event akan sangat berpengaruh terhadap aspek promosi dan persiapan lokasi acara.

"Belum (venue di luar Jakarta), baru venue yang tadi diumumkan, ada lima, berproses," ucapnya.