Biaya Rehabilitasi Merapi Rp 887 Miliar

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Selama tahun 2011, rehabilitasi pascaerupsi Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan dana sebesar Rp 887,823 miliar. Perhitungan ini belum termasuk biaya rehabilitasi dampak lahar dingin Merapi.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman Intriati Yudatiningsih, Kamis (24/2/2011) di Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan pendataan Pemkab Sleman, total kerugian akibat erupsi Merapi di wilayah Sleman mencapai Rp 5,4 triliun. "Setelah erupsi Merapi, kami kemudian menyusun rencana aksi yang kemudian memunculkan perkiraan biaya rehabilitasi sekitar Rp 887,823 miliar. Namun, biaya ini belum termasuk biaya penanganan dampak lahar dingin," ujarnya.

Dengan total kebutuhan biaya rehabilitasi sebesar Rp 887,823 miliar, Pemkab Sleman telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 66,9 miliar dan Pemprov DIY menyediakan dana sebesar Rp 90,923 miliar. Sedangkan, alokasi dana yang diajukan ke pemerintah pusat dalam APBN sebesar Rp 730 miliar.

Dana sebesar 887,823 miliar rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara (huntara), pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pemukiman korban merapi, dan peningkatan perekonomian masyarakat pasca erupsi Merapi.

"Permohonan anggaran Rp 730 miliar ke pemerintah pusat masih berpotensi naik atau turun. Yang jelas, kebutuhan pendanaan akan semakin tinggi karena dampak bertambah setelah munculnya lahar dingin yang hingga saat ini belum reda," kata Intriati.

Hunian baru dilarang

Untuk mengantisipasi ancaman erupsi Merapi atau terjangan lahar dingin, Pemkab Sleman memberlakukan larangan pembangunan hunian permanen baru di kawasan rawan bencana (KRB) pada radius sekitar 10 kilometer dari puncak Merapi. Kini, Bappeda Kabupaten Sleman sedang menyusun peta KRB yang dicocokkan dengan hasil pemetaan KRB versi Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi (PVMBG).

"Hasil analisa peta rawan bencana dari PVMBG kemudian kami overlay atau kami padukan dengan peta Kabupaten Sleman. Dari situ bisa dilihat daerah-daerah mana yang masuk dalam KRB," ucapnya.

Penyusunan peta KRB definitif ditargetkan tuntas bulan Agustus mendatang. Berdasarkan hasil sementara, sebanyak 22 dusun di Desa Kepuharjo dan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman masuk dalam KRB.

Huntara belum selesai

Sementara itu, Pelaksana tugas Sekretaris Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Taupiq Wahyudi mengungkapkan, hingga Februari 2011, dari total 2.613 huntara yang akan dibangun, baru 57,2 persen huntara yang bisa dihuni para korban erupsi Merapi. Padahal, pembangunan seluruh huntara ditargetkan selesai pertengahan Maret mendatang.

Beberapa huntara yang kini mulai diisi, yaitu Gondan I sebanyak 141 kepala keluarga (rencana 1.017 KK), Banjarsari 284 KK (rencana 546 KK), Ploso Kerep 109 KK (rencana 307 KK), Kuwang 104 KK (rencana 261 KK), Ketingan 26 KK (rencana 26 KK). Sedangkan, huntara di Dongkelsari yang disiapkan untuk 194 KK hingga sekarang belum bisa dihuni, bahkan huntara di Jetis Sumur yang akan dihuni 261 KK sama sekali belum dibangun.