Suriah: Rancangan Resolusi PBB Deklarasi Perang

NEW YORK, KOMPAS.com — Utusan Suriah untuk PBB, Senin (21/11/2011), mencerca sebuah rancangan resolusi PBB yang mengecam tindakan keras Suriah terhadap para pemrotes prodemokrasi. Suriah menyebutnya sebagai satu "deklarasi perang" terhadap Damaskus.

Dubes Suriah Bashar Ja’afari mengacu pada satu rancangan resolusi mengenai Suriah yang diajukan Jerman ke komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB. Rancangan itu disusun Jerman, Inggris, dan Perancis serta lima negara Arab termasuk di antara 61 sponsornya. "Rancangan ini diajukan dalam konteks mendeklarasikan satu perang media dan diplomatik terhadap negara saya," kata Ja’afari kepada komite, yang terdiri 193 negara anggota PBB.

"Itu merupakan satu deklarasi perang yang bertujuan untuk memengaruhi kemerdekaan kami untuk membuat keputusan politik dan mencegah kami untuk memajukan agenda-agenda politik kami," katanya.

Suriah berjanji kepada PBB bahwa pihaknya akan menghentikan operasi-operasi militer terhadap para warga sipil dan melaksanakan reformasi-reformasi politik. Tetapi para pejabat PBB mengatakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak menaati janji-janjinya.

Rancangan resolusi itu mengatakan, komite itu "mengecam keras pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi oleh pihak berwenang Suriah, seperti pembunuhan yang sewenang-wenang, penggunaan kekuatan yang berlebihan serta penghukuman dan pembunuhan terhadap para pemrotes dan para pembela hak asasi manusia. Rancangan resolusi itu juga mengecam "penahanan yang sewenang-wenang, penculikan, penganiayaan terhadap para tahanan, termasuk anak-anak" dan menuntut segera dihentikan seluruh pelanggaran seperti itu.

Jika disetujui, resolusi akan mendesak Suriah melaksanakan rencana Liga Arab yang menyerukan negara itu menghentikan operasi-operasi militer terhadap warga sipil dan mengizinkan para pemantau asing datang ke negara itu. Komite itu, menurut rencana, akan memutuskan rancangan resolusi itu Selasa waktu New York (Rabu waktu Indonesia). Jika disetujui, resolusi itu akan diteruskan ke Majelis Umum bagi diambilnya keputusan dalam sidang paripurna bulan depan.

Dubes Jerman untuk PBB, Peter Wittig, mendesak komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB menyetujui resolusi itu. "Kami mengharapkan semua negara anggota (PBB) akan mendukung usaha ini dan mengirimkan satu sinyal kuat kepada Republik Arab Suriah bahwa pelanggaran hak asasi dan aksi kekerasan yang masih terjadi sekarang harus dihentikan," katanya kepada komite itu.

Dalam satu wawancara dengan Reuters, Ja’afari mengecam keras lima negara Arab yang jadi pemrakarsa resolusi itu, yang ia sebut sebagai "antek-antek." Para sponsor resolusi itu adalah Bahrain, Jordania, Maroko, Qatar, dan Arab Saudi. Turki yang dulu sekutu Suriah, negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang kini menjadi pengkritik keras pada Damaskus, juga ikut sebagai sponsor.

"Sejak tahun 1918,  perempuan dapat memilih di Suriah," katanya, agaknya membandingkan negaranya dengan Arab Saudi. "Kami memiliki parlemen. Perempuan bisa menjadi dokter. Perempuan bisa mengemudikan mobil."