Dispar DIY Respons Keluhan soal Bus Pariwisata

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta merespons positif keluhan para pelaku pariwisata khususnya yang menyangkut bus pariwisata yang tidak bisa masuk kawasan Malioboro saat liburan.

"Upaya ke depan perlu ada komunikasi yang lebih baik dengan aparat maupun komunitas  Malioboro yang selama ini juga memiliki banyak kepentingan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta," kata  Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, Tazbir Abdulah di Yogyakarta, Jumat (18/1/2013).

Berkaitan dengan Rapat Koordinasi antarpelaku pariwisata khususnya yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas saat liburan di Yogyakarta, Kamis  (17/1/2013), Tazbir mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata DIY tersebut antara lain dihadiri para pengelola perhotelan, biro perjalanan, Polda DIY, Polres Kota, Dinas Perhubungan Kota  dan Komunitas Malioboro.

"Mestinya soal macet dan kesulitan akses masuk bagi bus pariwisata tidak boleh terjadi karena semua juga untuk citra Yogyakarta yang lebih baik," kata Tazbir.

Menurut dia, kalau soal macet dan kesulitan akses masuk ke Malioboro bagi bus pariwisata perlu ada komunikasi yang lebih baik lagi khususnya dengan pelaku dan  komunitas Malioboro.

Soal pembenahan arus lalu lintas, Tazbir menambahkan pihak Polda DIY sudah memiliki Regional Traffic Management Center (RTMC). Alat ini berfungsi untuk mengatur kondisi lalu lintas di Yogyakarta sekaligus memberi solusi agar arus lalu lintas bisa lancar.

"Pada kesempatan itu, para pelaku pariwisata mengharapkan agar soal kemacetan dan arus kendaraan bus pariwisata bisa lebih leluasa untuk masuk kawasan Malioboro," katanya.

Sementara itu pengelola sebuah hotel di kawasan Sosrowijayan Malioboro Kota Yogyakarta, Supardi, mengatakan jika bus pariwisata tidak bisa masuk kawasan Malioboro sangat menyulitkan tamu hotel di kawasan itu.

"Soal macet saat libur, Malioboro pasti macet. Tapi akses bagi bus pariwisata yang akan ke hotel di sekitar Malioboro jangan ditutup karena  merugikan kalangan pengelola hotel," kata Supardi.