Komodo dan Kelimutu di NTT Jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

KUPANG, KOMPAS.com - Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan ditetapkan bersama 23 tempat lainnya di Indonesia menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Kementerian Pariwisata, Frans Teguh, dalam rapat koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Wilayah Timur Tahun 2015 bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan dan UPT Kementerian Perhubungan Wilayah Timur di Hotel Aston, Kota Kupang Jumat (18/9/2015).

Menurut Frans, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional harus diikuti dengan pengembangan ekosistem pariwisata dengan munculnya simpul-simpul ekonomi baru di daerah-daerah sekitar destinasi pariwisata. “Sampai dengan tahun 2019, ditetapkan 25 kawasan strategis pariwisata nasional. Dua di antaranya berada di NTT yakni Komodo dan Kelimutu,” jelas Frans.

Frans mengatakan target kunjungan wisatawan asing sebesar 20 juta orang sampai tahun 2019, harus dapat membawa perubahan ekonomi yang sangat mendasar. Oleh karena itu, lanjut Frans, tujuan dari rakor ini untuk menciptakan konvergensi program kementerian atau lembaga dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Hal ini penting, untuk mengetahui alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di daerah-daerah strategis.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur NTT, Aleksander Benny Litelnoni yang membuka acara rakor mengatakan, NTT memang kaya dengan potensi pariwisata, namun aksesnya sangat terbatas. “NTT memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang menarik, namun masih banyak yang tersembunyi. Pariwisata di NTT umumnya tumbuh secara alamiah. Terdapat berbagai ragam keunikan yang hanya ada di NTT, tapi belum digali secara maksimal,” terangnya.

Benny pun mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata untuk membangun infrastruktur pariwisata. “Pengembangan pariwisata terkait dengan banyak aspek. Dukungan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar arus orang dan barang ke objek-objek pariwisata,” katanya.

Wagub Benny juga menganjurkan agar rakor seperti ini harusnya melibatkan para bupati dan wali kota serta pemangku kepentingan terkait di kabupaten atau kota. Terkait dengan aksesibilitas, Benny menyentil tentang klasifikasi jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang kurang seimbang dengan alokasi dana yang tersedia.

“Banyak jalan negara yang masih layak, namun tiap tahun diperbaiki. Sementara itu, jalan-jalan menuju obyek-objyek wisata umumnya jalan provinsi dan kabupaten dengan ketersediaan anggaran yang terbatas,” tegas Benny. Untuk itu Wagub NTT berharap agar pengembangan pariwisata harus punya bias untuk bidang lainnya terutama ekonomi masyarakat sekitarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.