Muhaimin Kembali Menyangkal

JAKARTA, KOMPAS.com — Di hadapan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (8/9/2011), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kembali menyatakan tidak terlibat dalam kasus suap Rp 1,5 miliar terkait Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi tahun 2011 senilai Rp 500 miliar.

”Pokoknya, siapa pun yang mengatasnamakan saya harus diusut tuntas. Kita tunggu saja proses hukumnya seperti apa,” kata Muhaimin sesaat sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Muhaimin juga kembali menegaskan bahwa dirinya siap datang ke KPK untuk memberikan keterangan terkait Program PPIDT.

”Saya proaktif ke KPK, saya justru berterima kasih ke KPK,” ucapnya.

Menurut Muhaimin, Kemnakertrans hanya mohon agar program PPIDT dilaksanakan, sedangkan kuasa pengguna anggaran program ini adalah dinas, itu pun belum tentu dinas transmigrasi, bisa dinas pekerjaan umum. Adapun bupati sebagai pihak penggunanya.

Muhaimin juga menyatakan telah melaporkan kasus ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Sudah dilaporkan, apa adanya,” kata dia.